Aliansi Masyarakat Sampang Geruduk Kejaksaan Negeri Sampang, Tuntut Penyelewengan Proyek Pokmas

Aliansi masyarakat Sampang geruduk Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang Jalan Jaksa Agung Suprapto Kecamatan/Kabupaten Sampang, (26/6/2019).

Aliansi Masyarakat Sampang Geruduk Kejaksaan Negeri Sampang, Tuntut Penyelewengan Proyek Pokmas
TRIBUNMADURA.COM/HANGGARA PRATAMA
Pendemo di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sampang, Jalan Jaksa Agung Suprapto Kecamatan/Kabupaten Sampang, Rabu (26/6/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SAMPANG - Aliansi masyarakat Sampang geruduk Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang Jalan Jaksa Agung Suprapto Kecamatan/Kabupaten Sampang, (26/6/2019).

Tepat di depan kantor KN Sampang tampak ratusan masa berorasi dengan membawa selembaran poster dan pelantang sebagai pengeras suara.

Sehingga pasukan pengamanan yang terdiri dari Polri melakukan penjagaan dengan membentuk barisan untuk menutupi pintu gerbang Kejari.

Penemuan Mayat Bayi di Sampang Belum Terungkap, Polisi Akan Menyisir Data Wanita Hamil di Wilayahnya

Begitupun terlihat sejumlah anggota Satlantas mengatur laju pengendara, yang disaat itu juga sempat terjadi kemacetan ringan.

Koordinator Aksi, Yusuf Asegaf, mengatakan bahwa pihaknya meminta Kejari untuk menyelesaikan secara tuntas terkait dugaan penyelewengan proyek Pokmas di Desa Anggersek, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

"Kasus ini sudah lama, perkiraan tahun 2016-2017 dan yang melaporkan adalah aliansi masyarakatnya Sampang dan LSM Sampang," ujarnya.

Main Ponsel Saat Berkendara, Wanita di Sampang Tewas Tabrak Mobil Carry

Kemudian ia menjelaskan bahwa proyek tersebut sudah menghabiskan ratusan juta, namun hasil pekerjaannya hingga saat ini dipertanyakan.

"Proyek itu anggarannya sekitar Rp 400.000.000," tuturnya.

Terkait masalah pembangunannya berupa bangunan Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak tiga lokal.

Saat aksi berlangsung Kepala Kejari Sampang menemui pendemo dengan di jaga oleh sejumlah aparat.

Kemudian Kepala Kejari Sampang, Maskuri membenarkan bahwa beberapa tahun lalu pihaknya sudah menerima surat laporan.

Namun pihaknya menilai bahwa kasus korupsi bukan merupakan kasus yang ringan, sehingga perlu adanya pembelajaran yang dalam.

"Jika nanti benar terindikasi kasus korupsi, pastinya kami tindak lanjuti," pungkasnya.

Penulis: Hanggara Pratama
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved