Denny Indrayana Angkat Suara Soal Polemik Jabatan Ma'ruf Amin: Pengawas BUMN Termasuk Pejabat BUMN

Bicara soal polemik kedudukan Ma'ruf Amin, Denny Indrayana beranggapan bahwa anak usaha BUMN itu termasuk BUMN, simak penjelasannya

Denny Indrayana Angkat Suara Soal Polemik Jabatan Ma'ruf Amin: Pengawas BUMN Termasuk Pejabat BUMN
Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Hashim Djojohadikusumo bersama Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Bambang Widjajanto dan Kuasa Hukum BPN Denny Indrayana saat menyerahkan berkas gugatan sengketa Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). Gugatan dilakukan oleh Tim BPN Prabowo Sandi ke MK karena pihaknya mengikuti koridor hukum. 

TRIBUNJATIM.COM - Denny Indrayana yang merupakan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga kembali angkat suara soal polemik Maruf Amin.

Maruf Amin sendiri saat ini merupakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah.

Menjadi pengawas dua bank yang ada di bawah BUMN, posisi Maruf AMin sebagai pejabat BUMN atau bukan kini dipersoalkan.

Bahkan persoalan ini turut diangkat BPN Prabowo Sandi ke Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Agung.

Arief Poyuono Sebut Adian Napitupulu Jauh Lebih Mumpuni Dibanding AHY Soal Kandidat Menteri Jokowi

Muncul berbagai pro dan kontra atas status jabatan Ma'ruf Amin di kedua Bank Syariah tersebut.

Saat menjadi narasumber di program acara Kabar Petang TvOne, Denny Indrayana menjelaskan, alat bukti soal jabatan di BUMN melalui PP No 72 Tahun 2016 itu telah disampaikan dalam tanggapan akhirnya di sidang MK, pada Rabu (25/6/2019).

"Ini PP juga yang dibuat dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Jadi memang Presiden sendiri telah menetapkan bahwa anak usaha BUMN itu termasuk BUMN," papar Denny Indrayana.

Faldo Maldini Prediksi Karier Politik Prabowo Setelah Sebut Paslon 02 Bakal Kalah di MK

Dalam kesempatan tersebut, Denny Indrayana mengatakan apabila bicara mengenai pejabat, maka berdasarkan UU Syariah itu berisikan jabatan dewan pengawas yang merupakan hal tetap.

"Jadi kalau merupakan hal tetap pasti kaitannya dengan pejabat atau karyawan," ucap Denny.

"Kemarin pas kesaksian Said Didu ditegaskan setelah berkonsultasi dengan KPK, pejabat BUMN itu terdiri dari direksi, komisaris, dewan pengawas di BUMN dan anak usaha BUMN," jelas Denny Indrayana.

Halaman
123
Penulis: Elma Gloria Stevani
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved