Beberapa Desa di Pamekasan Mulai Kekeringan, BPBD Tunggu Data Detail & Siapkan SK Tanggap Darurat

Beberapa Desa di Pamekasan Mulai Kekeringan, BPBD Tunggu Data Detail & Siapkan SK Tanggap Darurat.

Beberapa Desa di Pamekasan Mulai Kekeringan, BPBD Tunggu Data Detail & Siapkan SK Tanggap Darurat
SERAMBI/BEDU SAINI
Ilustrasi kekeringan 

TRIBUNJATIM.COM, PAMEKASAN - Supervisor Pusdal Ops BPBD Pamekasan, Budi Cahyono mengatakan, pihaknya sudah melakukan pendataan terhadap sejumlah desa yang mengalami kekeringan di Kabupaten Pamekasan.

Namun saat ini dirinya tinggal menunggu laporan dari kepala desa terkait.

Jelang Sidang Putusan MK, Polres Pamekasan Gelar Razia , Antisipasi Pergerakann Massa ke Jakarta

DPRD Minta Bupati Pamekasan Beri Sanksi SKPD yang Belum Setor RAPBD

Diduga Korsleting Listrik, Rumah di Pamekasan Ludes Terbakar, Sekeluarga Semburat Keluar dari Api

"Kami sudah melakukan pendataan dan menunggu konfirmasi dari desa. Pengajuan dari desa akan di jadikan dasar untuk membuat SK tanggap darurat. Selain itu SK tanggap darurat juga di sertai rekomendasi dari BMKG," katanya kepada TribunMadura.com, Kamis (27/6/2019).

Sementara Syafii warga Desa Bujur Timur, mengatakan bawah di desanya sekarang sudah mengalami kekeringan.

Dirinya mulai kesulitan untuk mendapat air bersih.

"Sekarang warga kalau mau mencuci baju harus pergi ke sungai, itupun jauh dan sekarang air sungai tersebut sudah habis," ujarnya.

Sedangkan, Anggota Komisi III DPRD Pamekasan, M Ali mengatakan bahwa untuk mengatasi kekeringan air merupakan bagian dari visi dan misi Bupati Pamekasan.

Namun, hingga hampir satu tahun tak ada perkembangan sedikitpun.

"Pemkab harus mampu mengatasi daerah kekeringan seperti di beberapa desa di Kecamatan Waru, Batumarmar, Pasean," sarannya.

Tidak hanya itu, tapi kekeringan juga terjadi di daerah Larangan, Palengaan, dan Tlanakan.

"Sampai saat ini masih belum ada niat dari dinas teknis untuk menuntaskan daerah kekeringan," jelasnya.

Menurut Ali, pihaknya meminta pemerintah harus mempunyai target dan terobosan untuk mengatasi beberapa persoalan seperti kekeringan.

Bahkan ia menyebut jika Dinas Teknis harus mendapatkan sanksi jika tidak mampu menerjemahkan visi misi bupati sebagaimana PP terbaru.

"Jadi Pemkab harus punya terget jangan hanya wacana saja," tegasnya.

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved