Minimalisasi Kapal Terbalik, Dishub Jatim Dorong Ditjen Hubla Buat Kesepakatan dengan Forkomcam

Dinas Perhubungan dan LLAJ (Dishub) Jawa Timur terus melakukan evaluasi pasca tenggelamnya KM Arim Jaya di perairan Sumenep, Madura.

Minimalisasi Kapal Terbalik, Dishub Jatim Dorong Ditjen Hubla Buat Kesepakatan dengan Forkomcam
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, Fattah Jasin 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dinas Perhubungan dan LLAJ (Dishub) Jawa Timur terus melakukan evaluasi pasca tenggelamnya KM Arim Jaya di perairan Sumenep, Madura, Jawa Timur pada Senin (17/6/2019) yang lalu.

Kadishub Jatim, Fattah Jasin mengungkapkan salah satu upaya yang Pemprov Jatim tempuh untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan serupa adalah dengan menjalin komunikasi dengan warga, camat, tokoh masyarakat, atau forkomcam di wilayah setempat agar tidak menggunakan pelabuhan dan kapal ilegal seperti kasus pada KM Arim Jaya.

Pencarian Korban Tenggelamnya KM Arim Jaya di Sumenep Dihentikan, Sisa 1 Orang Korban Hilang

Karena pengelolaan tranportasi laut berada langsung di bawah kementerian perhubungan melalui Kesyahbandaran maka usulan tersebut sudah disampaikan oleh Fattah ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla).

"Sudah saya sampaikan ke Dirjen Laut, karena SDM nya terbatas harusnya berkomunikasi dengan camat forkomcam desa tokoh yang bisa mencegah masyarakat untuk menggunakan kapal ilegal dan pelabuhan ilegal," ucap Fattah, Kamis (27/6/2019).

Hal tersebut menurut Fattah perlu dilakukan karena Jawa Timur mempunyai lebih kurang 170 pulau baik yang berpenghuni atau tidak.

Polres Sumenep: Kasus Tenggelamnya KM Arim Jaya Kini Ditangani Ditpolair Polda Jatim

Pemerintah pun juga belum mengetahui berapa banyak pelabuhan tikus atau pelabuhan ilegal yang berada di 170 pulau tersebut.

"Kalau yang tidak resmi, di sepanjang garis pantai itu sangat memungkinkan ada apabila sudah terjadi permufakatan yang sifatnya ilegal untuk membentuk suatu penyeberangan yang ada di pulau itu," ucap Fattah.

Untuk itu, kedepan menurutnya perlu ada kesepakatan antara Kesyahbandaran dengan warga atau forkopimcam.

"Karena kalau hanya dari pemerintahah tidak sanggup untuk menjangkau tempat yang wilayahnya sangat luas," pungkasnya.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved