Minimalisasi Kapal Terbalik, Dishub Jawa Timur Imbau Warga Tak Gunakan Pelabuhan dan Kapal Ilegal

Dinas Perhubungan dan LLAJ (Dishub) Jawa Timur terus melakukan evaluasi pasca tenggelamnya KM Arim Jaya di perairan Giliyang.

Minimalisasi Kapal Terbalik, Dishub Jawa Timur Imbau Warga Tak Gunakan Pelabuhan dan Kapal Ilegal
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Basarnas Surabaya melakukan pencarian korban tenggelamnya KM Arim Jaya di perairan Sumenep, Selasa (18/6/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dinas Perhubungan dan LLAJ (Dishub) Jawa Timur terus melakukan evaluasi pasca tenggelamnya KM Arim Jaya di perairan Giliyang, Sumenep, Madura, Jawa Timur pada Senin (17/6/2019) lalu.

Kadishub Jawa Timur, Fattah Jasin, mengungkapkan, satu upaya yang Pemprov Jawa Timur tempuh untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan serupa, adalah dengan menjalin komunikasi dengan warga, camat, tokoh masyarakat, atau forkomcam di wilayah setempat, agar tidak menggunakan pelabuhan dan kapal ilegal seperti kasus pada KM Arim Jaya.

Karena pengelolaan tranportasi laut berada langsung di bawah Kementerian Perhubungan melalui Kesyahbandaran, maka usulan tersebut sudah disampaikan oleh Fattah Jasin ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla).

Pernikahan Putri Gubernur Jatim Khofifah Berkonsep Adat Jawa, Akan Kenakan Baju Pengantin Solo Putri

Layanan Haji di Jatim Tak Terpengaruh Jual Beli Jabatan, Magetan Kloter Pertama Berangkat

"Sudah saya sampaikan ke Dirjen Laut, karena SDM-nya terbatas harusnya berkomunikasi dengan camat forkomcam desa, tokoh yang bisa mencegah masyarakat untuk menggunakan kapal ilegal dan pelabuhan ilegal," ucap Fattah Jasin, Kamis (27/6/2019).

Hal tersebut menurut Fattah Jasin perlu dilakukan, karena Jawa Timur mempunyai lebih kurang 170 pulau, baik yang berpenghuni atau tidak.

Pemerintah pun juga belum mengetahui berapa banyak pelabuhan tikus atau pelabuhan ilegal yang berada di 170 pulau tersebut.

BPS Jatim Ungkap Penyebab Penurunan Impor Jawa Timur Selama Mei 2019 dari Sektor Migas dan Nonmigas

"Kalau yang tidak resmi, di sepanjang garis pantai itu sangat memungkinkan ada apabila sudah terjadi permufakatan yang sifatnya ilegal untuk membentuk suatu penyeberangan yang ada di pulau itu," ucap Fattah Jasin.

Untuk itu, ke depan, menurutnya perlu ada kesepakatan antara Kesyahbandaran dengan warga atau forkopimcam.

"Karena kalau hanya dari pemerintahah tidak sanggup untuk menjangkau tempat yang wilayahnya sangat luas," pungkasnya.

Yuk Subscribe YouTube Channel TribunJatim.com:

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Dwi Prastika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved