523 Siswa SMP Swasta Pindah ke Negeri Pasca Pemenuhan Pagu, MKKS: Sekolah Akan Kesulitan Operasional

Gejolak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri Kota Surabaya dengan jalur pemenuhan pagu kini berimbas ke sekolah swasta.

523 Siswa SMP Swasta Pindah ke Negeri Pasca Pemenuhan Pagu, MKKS: Sekolah Akan Kesulitan Operasional
TRIBUNJATIM.COM/FEBRIANTO RAMADANI
Para siswa mengantre untuk mendapatkan kartu pendaftaran PPDB di Aula SMPN 1 Mojosari, Senin (26/4/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gejolak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP Negeri Kota Surabaya dengan jalur pemenuhan pagu kini berimbas ke sekolah swasta.

Berdasarkan data Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta Kota Surabaya per 26 Juni 2019, terdapat 523 siswa yang terdaftar di 56 SMP swasta mengundurkan diri setelah pemenuhan pagu SMP negeri.

Ketua MKKS SMP Swasta, Erwin Darmogo menegaskan pihaknya akan menuntut pertanggung jawaban Pemkot Surabaya untuk keberlangsungan operasional sekolah swasta akibat kekurangan siswa.

VIRAL Siswa SD Bakar Piagam Prestasi Kesal Tak Lolos PPDB Sistem Zonasi, Orangtua Kecewa

Pasalnya sekolah swasta sudah memenuhi Standar Pelayanan Minimal makanya izin operasional diberikan, tetapi karena pemenuhan pagu SMP negeri banyak sekolah swasta yang kehilangan siswa.

Bahkan ada satu sekolah yang kehilangan hingga 70 siswa yang sudah mendaftar.

"Karena negeri sudah banyak menerima siswa di pemenuhan pagu. Bahkan ada jalur apresiasi NUSBN yang tidak ada di permendikbud," ungkapnya ketika dikonfirmasi SURYA.co.id (grup TribunJatim.com), Jumat (28/6/2019).

Dengan banyaknya kekurangan siswa di sekolah swasta, bahkan ada yang mencapai lebih dari satu kelas.

Soal Polemik Zonasi PPDB, FKPP Jatim Minta Kemendikbud Kaji Ulang Penerapan Sistem Zonasi

Menurut Kepala SMP Kristen YBPK 1 Surabaya ini, sekolah swasta akan kesulitan dalam menjalankan operasional maupun menambah infrastruktur sekolahnya.

"Kalau sekolah swasta siswanya berkurang, pemkot harus bertanggung jawab agar mereka eksis. Infrastruktur yang dibutuhkan dan dana BOS harus diberikan," ujarnya.

Ia mengungkapkan MKKS sangat kecewa dengan keputusan Dindik Kota Surabaya menambah kuota pemenuhan pagu Apresiasi NUSBN.

Halaman
12
Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved