Ini Penjelasan Hakim MK Tolak Dalil Permohonan Prabowo Soal Posisi Ma'ruf Amin Sebagai Karyawan BUMN

Dalil permohonan Prabowo-Sandiaga soal posisi Ma'ruf Amin sebagai karyawan BUMN ditolak, simak penjelasan Hakim MK!

Ini Penjelasan Hakim MK Tolak Dalil Permohonan Prabowo Soal Posisi Ma'ruf Amin Sebagai Karyawan BUMN
Tayangan Youtube Kompas TV
Joko Widodo dan Ma'ruf Amin saat menyampaikan pidatonya 

Dalil permohonan Prabowo-Sandiaga soal posisi Ma'ruf Amin sebagai karyawan BUMN ditolak. MK memberikan penjelasannya sebagai berikut!

TRIBUNJATIM.COM - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah membuat putusan yakni menolak seluruh gugatan dan dalil permohonan yang diajukan Prabowo-Sandiaga.

Seperti yang diketahui, salah satu dalil yang disorot Tim Ketua Hukum Prabowo-Sandiaga kepada Calon Wakil Presiden nomor urut 01 ialah Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di dua bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni, di Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah.

Ternyata, Hakim MK memiliki alasan khusus mengapa dalil Ma’ruf Amin sebagai karyawan

Jokowi Beri Pujian ke Prabowo Pasca Putusan MK: Beliau Memiliki Visi yang Sama Bangun Indonesia

Selama proses siding sengketa hasil Pilpres 2019, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga tidak dapat membuktikan tudingannya bahwa posisi Dewan Pengawas Syariah termasuk karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya," kata Hakim Wahiduddin Adams di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Mengingat pada Peraturan Perundang-undangan mengenai Perbankan Syariah, Dewan Pengawas Syariah merupakan organ yang terafiliasi dengan bank syariah, namun mereka ditempatkan dalam posisi yang berbeda dengan komisaris atau direksi.

Sehingga ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa posisi Dewan Pengawas Syariah bukan bagian dari karyawan.

Prof Salim Said Ungkap Harapannya untuk Jokowi Setelah Putusan MK: Makin Jadi Diri Sendiri

Di dalam Undang-undang, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri bukan termasuk Badan Usaha Milik Negara, melainkan mereka adalah anak perusahaan BUMN yang merupakan bank syariah.

Dan wajib bagi setiap bank syariah untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Halaman
1234
Penulis: Elma Gloria Stevani
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved