Satpol PP Jombang Kekurangan Tenaga Lapangan, Hanya 15 Personel, Padahal Kebutuhan 400 Orang

Satpol PP Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kekurangan ratusan tenaga yang bertugas pada bidang operasi atau penertiban di lapangan.

Satpol PP Jombang Kekurangan Tenaga Lapangan, Hanya 15 Personel, Padahal Kebutuhan 400 Orang
SURYA/SUTONO
Pelajar yang terjaring razia oleh Satpol PP Jombang, Rabu (6/2/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Satpol PP Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kekurangan ratusan tenaga yang bertugas pada bidang operasi atau penertiban di lapangan.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Sumberdaya Aparatur Satpol PP Kabupaten Jombang, Ali Arifin, Jumat (28/6/2019).

Dijelaskan, saat ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk bidang operasi dan penertiban hanya 15 personel. Jumlah itu, kata dia membawahi seluruh 21 wilayah di Kabupaten Jombang.

Ali Arifin menuturkan, idealnya jumlah anggota untuk bidang penindakan atau operasi di lapangan 400 an personel satpol PP.

Jumlah itu, kata dia untuk menempati posisi empat batalion dengan jumlah anggota masing-masing 101 personel untuk masing-masing pleton.

“Saat ini kami hanya punya 15 personel anggota untuk operasi yang membawahi 21 kecamatan. Padahal kami tipe A yang idealnya memiliki 404 pegawai di bidang operasi di lapangan,” terangnya, kepada Surya.co.id.

Lulu Tobing Dikabarkan Dilamar Cucu Raja Kapal, Begini Responnya saat Ditanya Soal Nikah: Doain Saja

Lonjakan Penumpang Suroboyo Bus Diprediksi Awal Juli, Saat Masa Libur Panjang Sekolah

Jokowi Jadi Presiden Terpilih, Ahok BTP Sampaikan Selamat: Semoga Teguh Membumikan Pancasila di NKRI

Saat disinggung mengenai upaya menambah pegawai dengan mengangkat tenaga honorer, Ali Arifin mengaku bahwa saat ini pihaknya tidak memiliki wewenang terkait kebijakan itu karena sudah diatur dalam undang-undang.

Ali Arifin mengakui, Sstpol PP Jombang kekurangan banyak tenaga di lapangan. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut karena berbagai kendala. Sehingga, hanya mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada.

“Jadi kami ini ibarat kerja kuda tapi tenaga ayam. Mau mengangkat tenaga honorer juga tidak bisa karena sekarang sudah ada Undang-Undang PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)," kilahnya.

Dikatakan, dengan jumlah personel yang terbatas, dia tidak membantah jika disebut kinerja aparat penegak Perda di Jombang ini sedikit terhambat.

Untuk mengatasi kekurangan tersebut, kini pihaknya telah menggandeng satuan petugas Linmas di masing-masing titik dan wilayah.

“Memang pegawai untuk posisi tenaga operasi di lapangan sangat tidak rasional. Karena persoalan ketertiban umum dan masyarakat ini urusan wajib. Saat ini kami gandeng Satuan Linmas untuk kegiatan di lapangan,” terang Ali Arifin.(Sutono/Tribunjatim.com)

Penulis: Sutono
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved