Bahas Tol Laut, Badan Riset KKP Minta BPN Soroti Bangunan di Pesisir

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA -  Kepala Badan Riset dan SDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarif Wijaya hadir di dialog Peran Peluang dan Tantangan Bisnis Sektor Maritim Mendatang yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan, ITS, Sabtu, (29/6/2019).

Pada kesempatan itu, para pembicara turut membahas skema tata ruang laut termasuk bangunan-bangunan di pesisir pantai.

Syarif Wijaya menghimbau Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus kembali menyoroti tata ruang laut. Menurutnyabanyak hunian pesisir pantai yang tidak ada yang memiliki SHM.

Hal ini harus dimulai sebelum membicarakan rencana pembangunan tol laut.

(Ikatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan ITS Gelar Halal Bihalal, Bahas Potensi Kelautan Indonesia)

Menurut Syarif pembangunan tol laut harus terintegrasi dari produk laut dan rute laut. Domain tol laut bukan hanya soal area lautnya, namun juga produk yang dihasilkan.

"Industri perikanan kita tidak bisa membangun cold storage. Harus mengundang pelaku industri (mesin) agar masuk industri perikanan," tuturnya.

Anggota DPR RI Komisi V, Bambang Haryo Soekartono mengaku Ekonomi indonesia 80-90% di antaranya berasal dari pesisir. Hal ini membuktikan bahwa kawasan maritim di Indonesia harus dihidupkan dan benar-benar dimanfaatkan .

"Saya katakan Negara Kepulauan. Jumlah populasi terbesar di wilayah pesisir. Yang perlu kita pahami yang harusnya larinya ke sektor maritim," jelasnya.

Menurut Bambang, 85 persen kapal dunia melewati Indonesia. Bahkan Indonesia memiliki 141 pelabuhan internasional.

"Ironi banyak yang gatau jumlah itu, muncul lagi pelabuhan sekarang dikonsentrasikan ke Asian konektifiti," tambahnya.

(Kisah ABK KM Tirta Amarta yang Tenggelam di Laut, 10 Jam di atas Air Pakai Sekoci, Kini di Gresik)