Dituding Pungli Sewa Tanah Percaton, Lurah Kolpajung Pamekasan Didemo Warga

Barisan warga menggeruduk Kantor Kelurahan Kolpajung sambil membawa kertas berisi pesan protes pada Senin (1/7/2019).

Dituding Pungli Sewa Tanah Percaton, Lurah Kolpajung Pamekasan Didemo Warga
TRIBUNMADURA.COM/Kuswanto Ferdian
Suasana saat sejumlah massa demo Kantor Kelurahan Kolpajung Pamekasan, Senin (1/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

TRIBUNMADURA.COM, PAMEKASAN - Barisan warga menggeruduk Kantor Kelurahan Kolpajung sambil membawa kertas berisi pesan protes pada Senin (1/7/2019).

Dalam demonya, warga menuding Lurah Kolpajung, Abd Azis, telah melakukan penjualan tanah percaton kepada warganya sendiri.

Dugaan Pungli ini berdasar pada pengelolaan tanah percaton yang disewakan oleh pihaknya tidak sesuai peraturan daerah (Perda) nomor 9 tahun 2018.

Korlap Aksi, Jumai mengatakan, bahwa kedatangan pihaknya melakukan aksi ke Kantor Kelurahan Kolpajung ingin menyampaikan keluhan dan aspirasi rakyat Kolpajung.

(Bebas Calo dan Pungli, Imigrasi Tanjung Perak Surabaya Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi)

"Seharusnya mengelola tanah percaton itu untuk kebermanfaatan pembangunan bukan malah disewakan untuk memperkaya diri," ujar Jumai ketika audiensi di Kantor Kelurahan Kolpajung Pamekasan, Senin (1/7/2019).

Menurut Jumai, pihaknya menerima laporan dari sejumlah warga terkait sewa monyet tanah percaton tersebut.

Ia mengatakan, warga yang menyewa dimintai sejumlah uang dengan nominal yang berbeda, ada yang Rp. 500.000 ribu, ada yang Rp. 700.000 bahkan ada yang sampai Rp. 1 juta rupiah.

"Saat kami menelusuri,  keluharan Kolpajung hanya menyetor ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 4 juta. Sisa uangnya itu kemana?," tanya Jumai.

Jumai juga menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2018, dalam perda tersebut dijelaskan bahwa sewa menyewa tanah harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah (Sekda) atau Bupati.

"Lurah Kolpajung harus dilaporkan. Dia harus mempertanggungjawabkan pemerintahannya secara hukum," tegas Jumai.

(Koordinator Warga Minta Penegak Hukum Mengusut Dugaan Pungli PTSL di Desa Sambirobyong Tulungagung)

Sementara, Lurah Kolpajung Pamekasan, Abd Asis menilai konsep sewa menyewa tanah percaton itu sesuai dengan aturan yang ada.

"Terkait sewa menyewa tanah percaton itu, kami sudah melakukan sesuai prosedur. Ini berkasnya ada buktinya," kata Abd Asis sembari membeberkan data.

Namun dari sejumlah massa yang mewakili untuk audiensi tidak puas dengan data yang disampaikan olehnya.

(Kepala BPN Tulungagung Merasa Dijadikan Kambing Hitam Pungli Sertifikat di Desa Sambirobyong)

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved