DPRD Pasuruan Usulkan Dibangun Rumah Deret, Dampak Dimanfaatkan Kembali Kali Mati

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan mengusulkan relokasi warga di kawasan Kali Mati harus dilakukan dengan mempertimbangkan

DPRD Pasuruan Usulkan Dibangun Rumah Deret, Dampak Dimanfaatkan Kembali Kali Mati
(Surya/Galih Lintartika)
DPRD Pasuruan usulkan relokasi warga di kawasan Kali Mati harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan. 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan mengusulkan relokasi warga di kawasan Kali Mati harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kemanusiaan.

Sebab, sudah banyak warga yang sudah terlanjur bermukim selama puluhan tahun di sana. Relokasi diharapkan bisa membantu warga untuk mendapatkan kembalo tempat tinggal baru yang layak.

Sekadar diketahui, ribuan warga yang bermukim di bekas daerah aliran sungai (DAS) Kali Mati bakal di relokasi. Kali Mati atau "Bangil Tak” ini melintas di Kecamatan Bangil dan Beji Kabupaten Pasuruan hingga bermuara di Jabon, Sidoarjo.

Sejak puluhan tahun lalu, DAS Bangil Tak ini telah berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman. Di Kabupaten Pasuruan setidaknya telah berdiri 600 rumah atau kepala keluarga. Meski bermukim diatas lahan negara, warga juga membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Gagasan relokasi ini terus menguat pasca bencana banjir yang kerap melanda Kabupaten Pasuruan. Tidak berfungsinya aliran Kali Mati ini dianggap sebagai salah satu penyebab lambatnya penyusutan debit sungai ketika meluap.

Mau Tahu Perolehan Kursi Pemilu 2019 di Lamongan, Tunggu Penetapan Suara DPRD Tanggal Ini

Pemilik Toko Mebel di Pamekasan Dibunuh dan Dirampok, Korban Ditemukan Tewas Setengah Telanjang 

Ratusan Guru Swasta Demo Sambil Doakan Kesembuhan Wali Kota Surabaya

"Relokasi warga tidak asal menggusur dari tempat tinggalnya. Pemerintah harus memikirkan tempat tinggal pengganti yang layak huni,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Rusdi Sutejo kepada Surya, Selasa (2/7/2019) siang.

Menurutnya, relokasi warga hendaknya tidak dengan membangun rumah susun sederhana (rusunawa), tetapi dengan konsep rumah deret atau perumahan. Sehingga dampak sosial pemindahan ribuan warga ini bisa di minimalisir.

"Kalau rusunawa resikonya semakin besar. Bisa jadi disalahgunakan. Kebiasaan di desa dan kota tidak sama. Di sini, orang belum familiar dengan rusunawa. Jadi saya sarankan untuk dibuat saja rumah tapak, atau rumah berderet seperti perumahan," jelasnya kepada Tribunjatim.com.

Untuk teknisnya, kata dia, masih dalam pembahasan. Ia mengaku, bersama Dinas Pengairan Kabupaten Pasuruan masih berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Jawa Timur terkait usulan ini.

"Yang bangun nanti BBWS. Cuma, kami usulkan misal direlokasi sekalipun jangan pakai rusunawa, lebih baik rumah biasa saja. Nanti kami siapkan lahan bersama Pemkab Pasuruan," pungkasnya kepada Tribunjatim.com. (lih/Tribunjatim.com)

 

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved