Jaksa Terima SPDP Kasus Tenggelam KM Arim Jaya, Masukkan Pasal Kelalaian dan Perizinan Berlayar

Jaksa Terima SPDP Kasus Tenggelam KM Arim Jaya, Masukkan Pasal Kelalaian dan Perizinan Berlayar.

Jaksa Terima SPDP Kasus Tenggelam KM Arim Jaya, Masukkan Pasal Kelalaian dan Perizinan Berlayar
TribunJatim/Fatkhul Alami
Kasi Penkum Kejati Jatim, Richard Marpaung 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus tenggelamnya KM Arim Jaya dari Polda Jatim.

Selanjutnya Kejaksaan hanya menunggu pelimpahan tahap I (berkas) dari kepolisian.

Diterimanya SPDP dengan Nomor : B-03/VI/2019/Gakkum itu dibenarkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Richard Marpaung.

Pihaknya mengaku Kejati Jatim menerima SPDP dari Polda Jatim pada Rabu (26/6/2019) lalu.

Polisi Periksa 5 Orang Terlibat Insiden Tenggelamnya KM Arim Jaya, Nahkoda Potensi Jadi Tersangka

Pencarian Korban Tenggelamnya KM Arim Jaya di Sumenep Dihentikan, Sisa 1 Orang Korban Hilang

Polres Sumenep: Kasus Tenggelamnya KM Arim Jaya Kini Ditangani Ditpolair Polda Jatim

“SPDP kami terima pada 26 Juni lalu. Didalamnya memuat sangkaan Pasal 323 ayat (1) dan atau Pasal 302 ayat (1), (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 359 KUHP,” ujar Richard Marpaung, Selasa (2/7/2019).

Sebagaimana diketahui, Pasal 323 ayat (1) berbunyi “Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Sedangkan Pasal 302 ayat (1) berbunyi 'Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)'.

Sementara Pasal 302 ayat (3) berbunyi “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 Miliar.

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved