Penetapan Kursi DPRD Kota Malang, KPU: Caleg yang Tak Lapor Kekayaan, Pelantikannya Ditunda

KPU Kota Malang berencana akan melakukan penetapan perolehan kursi untuk partai politik dan penetapan calon terpilih DPRD Kota Malang 2019

Penetapan Kursi DPRD Kota Malang, KPU: Caleg yang Tak Lapor Kekayaan, Pelantikannya Ditunda
SURYA/BENNI INDO
Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas 

TRIBUNJATIM.COM, KLOJEN - KPU Kota Malang berencana akan melakukan penetapan perolehan kursi untuk partai politik dan penetapan calon terpilih DPRD Kota Malang 2019 pada 3 Juli 2019 di Hotel Santika, Kota Malang.

Rencana penetapan ini dilakukan setelah keluar Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang menyatakan tidak ada gugatan sengketa terkait Pileg DPRD di Kota Malang.

"Untuk Kota Malang, Pilpres sudah selesai. Untuk Pileg tanggal 1 Juli kemarin sudah keluar pengumuman bahwa untuk DPRD Kota dan Provinsi, tidak ada gugatan," ujar Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas, Selasa (2/7/2019).

KPU Kota Malang akan mengajukan usulan pelantikan ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui Wali Kota Malang, Sutiaji.

(Seusai Penetapan Pemenang Pilpres 2019 oleh KPU, Gus Ali Sebut Masih Banyak PR yang Harus Dibenahi)

Diterangkan Aminah, sesuai UU setelah adanya pengumuman perolehan suara dan tidak ada gugatan, maka harus segera dilakukan penetapan. Penetapan harus dilakukan maksimal tiga hari setelah pengumuman.

Setelah ditetapkan, anggota dewan harus menyerahkan berkas persyaratan. Termasuk adalah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Jika tidak segera melaporkan LHKPN, maka anggota dewan terkait akan ditunda pelantikannya. LHKPN ini diberi tenggat waktu maksimal tujuh hari setelah adanya penetapan oleh KPU.

"LHKPN, maksimal 7 hari setelah ditetapkan. Kalau tidak, terpending pelantikannya. KPU tidak akan bisa mengusulkan," ungkap Aminah.

Sementara berkas lainnya, KPU Kota Malang telah memiliki. Dikatakan Aminah, penundaan pelantikan tetap dilakukan sampai caleg terkait telah memenuhi persyaratan LHKPN.

"Untuk pelantikan ini berkas sudah ada semua. Yang tidak ada LHKPN pribadi masing-masing," sambungnya.

(PHPU Pilpres Tuntas, KPU Jatim Tancap Gas Siapkan Alat Bukti Hadapi Gugatan Hasil Pileg di MK)

Halaman
12
Penulis: Benni Indo
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved