Pertemuan Bahas Tukar Guling TKD Buntu, Warga & Perangkat Desa Klitik Batal Demo di Tol Solo-Ngawi

Pertemuan Bahas Tukar Guling TKD Buntu, Warga & Perangkat Desa Klitik Batal Demo di Tol Solo-Ngawi.

Pertemuan Bahas Tukar Guling TKD Buntu, Warga & Perangkat Desa Klitik Batal Demo di Tol Solo-Ngawi
SURYA/RAHADIAN BAGUS
Pertemuan Tanpa Hasil, Puluhan Warga dan Perangkat Desa Klitik Batal Demo di Tol Solo-Ngawi 

TRIBUNJATIM.COM, NGAWI - Perwakilan warga dan perangkat Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Ngawi, Rabu (3/7/2019) siang, akhirnya ditemui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Ngawi, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Ngawi, PPK dan PPN Mantingan Kertosono, dan Wakapolres Ngawi Kompol Hartono.

Namun, setelah dilakukan pertemuan kurang lebih sekitar dua jam di ruang comand center tidak menghasilkan kesepakatan atau berakhir deadlock atau buntu. Kepala Desa Klitik, berikut perangkat dan perwakilan, akhirnya walk out atau meninggalkan ruang pertemuan.

Hari Ini Ratusan Warga Ngawi Demo Ancam Blokir Tol, Menuntut Kejelasan Tukar Guling TKD

Kecelakaan Menimpa Satu Keluarga di Magetan Ngawi, Seorang Balita Tewas, Tiga Tak Sadarkan diri

Mobil Ringsek Seusai Tabrak Guardrail Tol Madiun-Ngawi, Pengemudi Diduga Mengantuk

"Hasilnya mulek, pejabatnya mulek (berbelit-belit), tidak punya kebijakan apapun. Mereka bekerja tanpa aturan dan dasar yang jelas, sudah pulang-pulang, tidak ada hasilnya," kata Kepala Desa Klitik Jumirin, sembari keluar dari Kantor Bupati Ngawi.

Dalam pertemuan dengan perwakilan dari Pemkab Ngawi, warga dan perangkat Desa Klitik meminta kejelasan mengenai proses tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) Klitik yang tak kunjung selesai.

Warga dan perangkat desa mempertanyakan, apa yang menjadi kendala hingga Bupati Ngawi tidak mengeluarkan rekomendasi proses pengajuan TKD ke Gubernur Jatim.

Jumirin mengatakan, sejak Mei 2018, pihak Desa Klitik sudah menyerahkan daftar calon tanah pengganti Tanah Kas Desa (TKD) ke Dinas PMD, namun hingga kini belum ada pemberitahuan atau jawaban hasil pengajuan dari desa.

"Karena menyangkut yang mendaftarkan ini juga warga Desa Klitik, dan mereka sudah satu tahun menunggu, kapan tanah yang mereka daftarkan ini dibayar. Namun, tidak ada kepastian, setelah kami tanya, ternyata rekomendasi bupati saja belum dikirim ke gubernur. Ini merupakat puncak kemarahan masyarakat," katanya.

Ia justru mempertanyakan, dengan kerja Dinas PMD, yang tidak segera memproses pengajuan dari desa, dan seolah sengaja mempersulit proses rekomendasi TKD. Padahal, menurutnya, pihak Desa Klitik sudah menyediakan tanah pengganti untuk tukar guling TKD yang lebih murah dan luas.

"Desa Klitik mencari ganti tanah dengan harga murah dengan luasan lebih tiga setengah kali lipat. Kalau desa lain, bikin harga ngawur, daftar harga berapa pun, Dinas PMD malah tidak ada kehati-hatian. Tapi kalau desa klitik, sudah menentukan harga sesuai persetujuan melalui musayawarah, mendapatkan tanah lebih luas, PMD malah lebih hati-hati. Ini yang menjadi tanda tanya," katanya.

Kepala Dinas PMD Ngawi, Kabul Tunggul Winarno, mengatakan akan menindaklanjuti proses TKD di Desa Klitik sesuai dengan hasil kesepakatan rapat Dinas PMd dengan perwakilan warga, perangkat desa Klitik, pada 13 Juni 2019, lalu.

Halaman
12
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved