Dewan Pendidikan Kota Kediri Beri Imbauan, Tahun Ajaran Baru Jangan Beratkan Peserta Didik

Mengantisipasi resiko terjadinya inflasi pada tahun ajaran baru bulan Juli 2019, Dewan Pendidikan Kota Kediri (DPKK)

Dewan Pendidikan Kota Kediri  Beri Imbauan, Tahun Ajaran Baru Jangan Beratkan Peserta Didik
SURYA/DIDIK MASHUDI
Santri peserta khataman alquran yang berlangsung di Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri, Jumat (24/5/2019). 

 TR

IBUNJATIM.COM, KEDIRI - Mengantisipasi resiko terjadinya inflasi pada tahun ajaran baru bulan Juli 2019, Dewan Pendidikan Kota Kediri (DPKK) mengimbau sekolah negeri tidak memungut biaya yang memberatkan kepada peserta didik yang diterima.

"Bagi sekolah swasta diharapkan pungutan yang biasanya wajib dibayar penuh pada daftar ulang untuk bisa diangsur selama beberapa kali karena akan meringankan beban orangtua," ungkap Heri Nurdianto, Ketua DPKK kepada tribunjatim, Kamis (4/7/2019).

Ditambahkan, pihak Dinas Pendidikan Kota Kediri diharapkan memberikan bantuan seragam jangan hanya seragam nasional dan pramuka. Termasuk memberikan subsidi semua seragam seperti seragam olahraga, seragan khas dan seragam almamater.

"Biaya pembeliaan seragam diluar seragam pramuka dan nasional jauh lebih besar, sehingga dana yang dikeluarkan wali murid semakin banyak," tambahnya kepada Tribunjatim.com.

Heri juga mengingatkan pengawasan dan pemberian sanksi tegas bagi sekolah yang melakukan pungutan-pungutan liat kepada peserta didiknya.

"Kami memberikan apresiassi program-program bansos pendidikan Pemkot Kediri dan gubernur yang tentunya sangat membantu mengurangi beban biaya," jelasnya kepada Tribunjatim.com.

PPDB SMA/SMK Sistem Zonasi, Dindik Jatim Sebut Pemerataan Guru dan Sarpras Jadi Evaluasi Utama

Asyik, Wilayah Jatim Berpotensi Hujan 3 Hari Kedepan, Penyebabnya Suhu Udara Hangat

4 Stasiun TV Hilang Frekuensi di Malang Raya, Kediri hingga Madiun, Ini Penyebabnya

Bansos pendidikan juga telah disalurkan melalui Prodamas berupa bantuan tas sekolah, sepatu, buku tulis dan alat tulis.

Sementara hasil identifikasi DPKK tentang potensi biaya pendidikan mahal pada momentum awal tahun ajaran baru serta daftar ulang terjadi pada sekolah dibawah naungan Kantor Kemenag, kebijakan sekolah diterima daftar ulang membayar biaya yang telah ditetapkan pihak sekolah.

Selai itu juga SMP, SMA, SMK swasta serta sekolah swasta mulai Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), SD, SMP dan SMA yang menyelenggarakan program full day atau sekolah plus.

"Kastanisasi pendidikan ini sengaja didirikan untuk segmen sekolah kalangan menengah ke atas," jelas Heri.

Sementara untuk Gubernur Jatim masih ditunggu program Tistas gratis berkualitas untuk sekolah negeri dan swasta atau hanya negeri saja.(dim/Tribunjatim.com)

 

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved