Masih Ada Gugatan dari PDIP, Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek Belum Ditentukan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek belum bisa menentukan jadwal pelantikan anggota DPRD Kabupaten terpilih dalam Pemilihan Legislatif

Masih Ada Gugatan dari PDIP, Pelantikan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek Belum Ditentukan
AFLAHUL ABIDIN/SURYA
Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Gembong Derita Hadi. 

 TRIBUNJATIM.COM,TRENGGALEK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek belum bisa menentukan jadwal pelantikan anggota DPRD Kabupaten terpilih dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

Itu lantaran masih adanya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dari PDIP. Gugatan itu sudah masuk dalam register di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua KPU Kabupaten Trenggalek Gembong Derita Hadi mengatakan, masuknya PHPU dalam register artinya pengajuan gugatan akan berjalan di MK. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan barang bukti untuk dikirim ke KPU Pusat.

"Hari ini kami mengirim C-1 sertifikat perolehan suara dan C-2 yang menyangkut keberatan saksi atau kejadian khusus," kata Gembong, usai Sosialisasi Tata Cara Perhitungan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabu

paten/Kota Pemilu 2019 di Trenggalek kepada Tribunjatim.com, Kamis (4/6/2019).

Setidaknya, enam rangkap barang bukti dikirim hari ini via pos. Setelah terkirim, tim Divisi Hukum KPU Kabupaten Trenggalek akan berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan pengacara KPU RI.

"Nanti tanggal 8-9 (Juli) ada sidang pemeriksaan pendahuluan," ujarnya kepada Tribunjatim.com.

Berawal dari Iseng, Pemuda Asal Gresik ini Bikin Jam Digital Masjid, Hasilkan Puluhan Juta

Sidang Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Gus Nur Kembali Ditunda, Saksi Tak Bisa Hadir

KPU Lamongan Tunda Penetapan Perolehan Kursi Hari ini, Penyebabnya ini

Gugatan PHPU yang dilayangkan PDIP berisi perbedaan versi perhitungan suara versi PDIP dan KPU Kabupaten Trenggalek di Daerah Pemilihan I. Selisih itu jumlahnya kurang dari sepuluh suara.

"Jadi putusan MK biasanya sekitar 1 bulan. Kami menunggu putusan itu. Putusan MK nanti harus ditindaklanjuti karena bersifat final dan mengikat," tambah Gembong.

Apabila tak ada gugatan, lanjut dia, penetapan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek periode 2019-2024 bisa dilaksanakan tiga hari setelah Buku Register Perkara Konsitusi (BRPK) MK menyatakan tak ada senketa untuk pileg di daerah tersebut.

Dalam sosialisasi itu, KPU Kabupaten Trenggalek juga menyampaikan tata cara perhitungan perolehan kursi. Soalnya, menurut Gembong, masih ada mereka yang tak tahu detail soal cara perhitungan tersebut.

"Banyak yang sering ke kami tanya, misalnya si A dapat 2.500, dia hampir 4.000 kok nggak dapat kursi. Padahal, yang jadi perhitungan adalah per Dapil, jumlah partai plus suara calon," ungkapnya. (aflahul abidin/Tribunjatim.com)

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved