Bentuk Tim Audit Aset Milik Pemerintah Sidoarjo, Jawab Kritikan Masyarakat

Pemkab Sidoarjo merespon kritik sejumlah anggota dewan terkait pengelolaan aset pemerintah. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menyatakan, pihaknya bakal

Bentuk Tim Audit Aset Milik Pemerintah Sidoarjo, Jawab Kritikan Masyarakat
M Taufik/Surya
Suasana rapat paripurna di gedung DPRD Sidoarjo, Senin (8/7/2019) 

 TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo merespon kritik sejumlah anggota dewan terkait pengelolaan aset pemerintah. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menyatakan, pihaknya bakal membentuk tim untuk menangani urusan tersebut.

Rencana pembentukan tim itu disampaikan Bupati dalam Rapat Paripurna di gedung DPRD Sidoarjo, Senin (8/7/2019).

"Sebagaimana saran dari Fraksi PDIP untuk membentuk tim penelusuran aset, kami perhatikan dan kami tindaklanjuti," ujar Bupati kepada Tribunjatim.com.

Pihaknya juga akan membentuk tim untuk melakukan audit dan memastikan status aset-aset milik Pemkab Sidoarjo yang tersebar di berbagai wilayah.

Dalam kesempatan ini, bupati juga mengungkapkan bahwa perjanjian dengan pihak ketiga terkait pembangunan pusat perniagaan graha delta kencana, perjanjian penggunaan lahan dengan Suncity Plaza.

Perjanjian kerjasama itu mekanismenya bangun guna serah dengan jangka waktu 30 tahun. Disebut bahwa perjanjiannya berlaku sampai tahun 2033.

Sebelumnya, kinerja Pemkab Sidoarjo banyak mendapat kritik dari kalangan dewan. Selain tentang minimnya serapan anggaran, kritik tajam juga dilontarkan terkait lemahnya pengelolaan aset.

Kritik itu muncul setelah dewan mempelajari laporan pertanggungjawaban APBD 2018. Apalagi dari hasil evaluasi Badan Pemeriksaan (BPK) juga ada beberapa catatan merah.

Menurut Ketua Fraksi PAN DPRD Sidoarjo Bangun Winarso, setelah mempelajari LPJ APBD 2018, pihaknya melihat ada beberapa hal yang menjadi catatan.

Besok KPU Jatim Bersama Tiga Provinsi Lainnya Mulai Menghadapi Sidang Gugatan Pileg

Pesan Maia Estianty untuk Wanita yang Suaminya Direnggut Pelakor: Pengkhianat sama Pengkhianat

Rokok dan Obat Tradisional Bawaan Calon Jamaah Haji Asal Madura , Mendominasi di Asrama Haji

"Dua hal penting yang menjadi catatan, yakni rendahnya serapan anggaran dengan fakta adanya 18 paket pekerjaan yang gagal lelang, serta terkait pengelolaan aset daerah," katanya kepada Tribunjatim.com.

Dicontohkan ada beberapa aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun perjanjiannya tidak jelas. Seperti lahan 16 hektar di Porong yang dulunya hendak dipakai Sanitary Landfil, namun batal. Lahan itu dikelola pihak ketiga, tapi disebutnya, tidak jelas perjanjiannya.

Tak jauh beda yang disampaikan Tarkit Erdianto, Ketua Fraksi PDIP. Pihaknya juga menilai bahwa pengelolaan aset Pemkab Sidoarjo amburadul. "Seperti ada pembiaran, tidak dikelola dengan baik," tukasnya.

Tarkit menyoroti pengelolaan lahan oleh pihak ketiga di Jalan Pahlawan, dirasa pendapatan yang diterima cukup kecil dibandingkan luasan lahannya.

Bahkan, melihat beberapa catatan yang ada, kalangan dewan menilai perlu dibentuk Pansus Aset. Untuk mendata dan mengevaluasi aset-aset milik pemerintah, supaya lebih bagus pengelolaannya.(ufi/Tribunjatim.com)

Penulis: M Taufik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved