Cerita SMP Swasta di Surabaya Hanya Dapat 2 Murid Baru, Penambahan Pagu Akibat Demo Ortu Disoroti

Guru IPS SMP Gatra Surabaya, Vina mendapat tugas piket dari sekolah menjaga loket PPDB. Namun hingga tidak ada calon siswa baru yang mendaftar

Cerita SMP Swasta di Surabaya Hanya Dapat 2 Murid Baru, Penambahan Pagu Akibat Demo Ortu Disoroti
SURYA/NURAINI FAIQ
Kepala SMP Gatra Surabaya saat mengecek kondisi kelas yang tahun ajaran ini hanya dapat 2 siswa. 

Kepala SMP Gatra Abdul Aziz Panigoro menuturkan bahwa tahun ini menjadi saat paling sulit yang harus dia hadapi.

"Tidak hanya SMP kecil seperti kami. Banyak SMP swasta besar juga kelimpungan tak dapat murid baru," Kata Aziz.

Kondisi itu tak bisa dilepaskan dari pengaruh penambahan pagu SMP negeri saat proses PPDB tengah berlangsung.

Karena desakan demo PPDB Zonasi, Dinas Pendidikan Kota Surabaya memutuskan penambahan pagu SMP negeri hingga 7.000 siswa. 

Informasi yang diterima, jumlah total lulusan SD seluruh Surabaya sebanyak 46.000.

Pagu SMP negeri mestinya 18.325. Namun setelah ada gelombang demo PPDB Zonasi, Dinas Pendidikan yang mengaku sudah mendapat izin pusat menambah pagu menjadi 25.233.

(Mahasiswa PMII Unisla Ngluruk ke Pemkab Lamongan, Minta Permendikbud Terkait Zonasi PPDB Dicabut)

Kepala SMP Gatra Abdul Aziz menyampaikan bahwa kondisi sulit dan tertekan SMP swasta itu tidak berlepas dari kebijakan dinas pendidikan Kota Surabaya yang menambah ribuan pagu SMP negeri.

Ini berdampak serius pada rekrutmen siswa baru sekolah swasta. 

"Kebijakan ini tidak berpihak kepada SMP swasta. Sepanjang sejarah baru kali Ini sekolah kami hanya mendapat 2 siswa. Apakah akan kami bubarkan, leluhur kami menghendaki layanan pendidikan ini harus tetap ada," kata Aziz 

Di saat yang sama, Kepala SMP PGRI 5 Surabaya Hentri Poerwidajati mengaku pasrah dengan kondisi sekolahnya.

Namun dirinya tak percaya dengan makin sulitnya situasi yang dihadapi saat ini. Sekolah ini hanya mendapat 2 gelintir murid baru.

"Mbok ya SMP swasta seperti kami Diperhatikan. setidaknya kebijakan itu berpihak kepada majunya sekolah swasta. Tidak dibeda-bedakan begini," kata Hentri. 

Tahun lalu, seluruh SMP swasta sudah merasakan sulitnya mendapat siswa baru karena Dindik juga menambah pagu.

(Massa Sekolah Swasta di Kota Surabaya Demo Kebijakan Pagu Tambahan PPDB Sistem Zonasi: Merugikan!)

Sesuai aturan pagu per rombel atau kelas maksimal 32 siswa. Tapi tahun lalu dijejali 36 siswa. Selain itu Dindik juga menciptakan banyak sekolah Kawasan. 

Kepala SMP PGRI 6 Surabaya Banu Atmoko juga mengakui bahwa kebijakan Dindik tahun ini tak berpihak kepada dirinya dan teman-temannya.

Karena makin sulit kondisinya seluruh kepala sekolah dan guru turun jalan.

"Coba dinas pendidikan kota surabaya sekali kali mentaati aturan yang sudah ada. Mereka juga mentaati kesepakatan yang sudah ada sehingga tidak ada yang dikorbankan. SMP swasta dikorbankan," kata Banu. 

Dian menyebut bahwa sesuai permen 1 rombel diisi 32 dengan maksimal 11 rombel. Tapi kenyataannya seperti yang terjadi saat ini bahwa Kota Surabaya menabrak aturan ini. 

Banu menegaskan bahwa SMP negeri dan swasta sama dalam dunia pendidikan.

jika SMP Negeri mendapatkan ayoman dari dinas pendidikan dengan kebijakan, SMP swasta juga harusnya kebijakan itu berpihak pada Mereka.

Banu menyebut prestasi SMP swasta telah mengharumkan Surabaya baik melaui Olimpiade dan kompetisi lain di Dunia pendidikan.

Reporter: Surya/Nuraini Faiq

(Massa Sekolah Swasta di Kota Surabaya Demo Kebijakan Pagu Tambahan PPDB Sistem Zonasi: Merugikan!)

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved