News Analisis, Soal Verifikasi LHKPN oleh KPK kep-ada Sejumlah Kepala Daerah

Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejumlah pejabat daerah oleh Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) adalah hal wajar.

News Analisis, Soal Verifikasi LHKPN oleh KPK kep-ada Sejumlah Kepala Daerah
sofyan arif candra /Tribunjatim
Ruang Brawijaya Tempat Pemeriksaan LHKPN 37 Pejabat di Jatim 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejumlah pejabat daerah oleh Komisi Pemilihan Korupsi (KPK) adalah hal wajar.

Sebab, pejabat negara memang harus menyampaikan harta kekayaan kepada KPK sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Sebagai tindaklanjut, KPK wajib menelusuri usai mendapatkan laporan ini dengan berbagai cara. Ini hanya klarifikasi terhadap LHKPN penyelenggara negara yang diserahkan kepada KPK.

Hal ini penting, sebab untuk melihat kebenaran soal data yang disampaikan. Misalnya, untuk jumlah kekayaan, luas lahan, sumber dananya, dan sebagainya. KPK yang nantinya akan menelusuri kebenaran dari laporan itu.

Kenapa kok tidak semua daerah atau hanya sebagian penyelenggara saja? Kami memperkirakan bahwa kemungkinan KPK membutuhkan informasi lebih detail terkait dengan laporan kekayaan pejabat baru. Termasuk juga perkembangan lain yang menurut KPK penting untuk melakukan penelusuran lebih jauh.

Misalnya, ada kepala daerah yang sebelumnya duduk di legislatif kemudian pindah ke eksekutif. Juga, ada yang dari wakil kepala daerah menjadi kepala daerah.

Ini untuk melihat apakah ada penambahan kekayaan atau tidak. Sebenarnya, ini wajar. Sebab, ini bukan penyelidikan namun hanya sebatas verifikasi.

KPU Sidoarjo Ikut Sidang di MK, Gugatan Caleg DPRD RI dari Partai Gerindra Bambang Haryo

KPK Periksa LHKPN 10 Bupati, Sekda, dan Kepala Dinas di Jatim, Baru Terealisasi 6 Pejabat

Tak hanya kali ini saja, verifikasi seperti ini juga dilakukan KPK sebelumnya sebab agenda ini merupakan hal rutin. Sekali lagi, ketika menerima laporan, KPK akan menelusuri.

Berbeda dari kegiatan sebelumnya, mungkin baru kali ini KPK mengumumkan verifikasi di lapangan. Dengan diumumkan seperti ini, juga kan membuka peluang kepada masyarakat untuk membantu verifikasi terkait LHKPN.

Sekalipun, LHKPN ini pada dasarnya bisa diakses di website KPK. Sehingga, KPK mungkin saja juga membutuhkan laporan dari masyarakat juga.

Pejabat tak perlu kawatir. Kalau misalnya sudah melaporkan rutin dan detail, seharusnya tidak kawatir dan takut. Ini bukan proses penyelidikan, namun ini kewajiban yang rutin yang harus dilaksanakan. (bob/Tribunjatim.com)

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved