Anggota Dewan Jember Ramai-Ramai Soroti Predikat WDP untuk Pemkab Jember, Komentarnya ini

DPRD Jember menyoroti predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan APBD Jember tahun 2018.

Anggota Dewan Jember Ramai-Ramai Soroti Predikat WDP untuk Pemkab Jember, Komentarnya ini
sri wahyunik/surya
Suasana rapat paripurna DPRD Jember selasa 9 Juli 2019 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Sejumlah fraksi di DPRD Jember menyoroti predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan APBD Jember tahun 2018.

Sorotan tentang WDP ini disampaikan oleh sejumlah fraksi saat rapat paripurna pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Jember tahun 2018 dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi, Selasa (9/7/2019).

Sorotan perihal predikat WDP ini disampaikan oleh sebagian besar fraksi antara lain disampaikan fraksi Gerindra, PDIP, PKS, Hanura - Demokrat, juga Golkar, dan fraksi Amanat Pembangunan. Sementara fraksi di DPRD Jember berjumlah delapan fraksi.

Juru bicara fraksi Gerindra, Siswono menyampaikan, fraksi Gerindra menyampaikan keprihatinannya karena predikat pelaksanaan keuangan di Pemkab Jember turun dari predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2017 menjadi WDP di tahun 2018.

"Kami dari fraksi Gerindra sangat prihatin dengan predikat dari BPK, dari WTP turun menjadi WDP. Ini menunjukkan kemerosotan pengelolaan keuangan dari tahun ke tahun," tegas Siswono kepada Tribunjatim.com.

Penuh Memori, Sarita Abdul Mukti Malah Berniat Jual Rumah Mewahnya Pasca Suami Direbut Jennifer Dunn

Resep Sehat CJH Tertua Se-Jawa Timur, Mbah Tiwa Persiapkan Fisik Berangkat Haji di Usia 103 Tahun

Pria dari Surabaya Jajakan Istrinya di FB, Pasang Tarif Rp 3 Juta, Kepergok Threesome dengan Istri

Salah satu penyebab kenapa predikat WDP disematkan pada pengelolaan keuangan APBD Jember tahun 2018 karena tingginya Sisa Lebih Pemakaian Anggaran (Silpa) mencapai Rp 701 miliar.

"Tingginya Silpa salah satunya karena faktor keberadaan kepala OPD yang dijabat oleh pelaksana tugas sehingga tidak bisa merealisasikan program yang sudah dianggarkan secara baik," tegas Siswono kepada Tribunjatim.com.

Fraksi Gerindra berharap di tahun 2019 ini ada perbaikan pengelolaan keuangan di Pemkab Jember, apalagi saat ini masih berjalan di pertengahan tahun. Gerindra berharap Pemkab Jember melakukan sejumlah rekomendasi dari BPK berdasarkan audit pemakaian APBD 2018.

Sedangkan Fraksi PDIP yang pandangan umumnya dibacakan oleh Juru Bicara Indrijati menegaskan merosotnya predikat WTP menjadi WDP menunjukkan kelemahan sistem pengendalian di internal Pemkab Jember.

"Jika merujuk dari audit BPK, karena ada beberapa faktor penyebabnya antara lain penyerapan Program Pendidikan Gratis tidak memadai, penatausahaan aset belum tertib, tidak patuh dalam sistem pengelolaan keuangan, juga ada 52 paket pekerjaan belanja modal yang tidak terpenuhi yang nilainya lebih dari Rp 7 miliar, juga 22 paket pekerjaan yang terlambat namun belum ada pengenaan denda mencapai Rp 3,5 miliar," ujar Indri kepada Tribunjatim.com.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved