Dugaan Penipuan Layanan Sertifikasi Tanah Pamekasan, Warga Tak Dapat Kejelasan Meski Bayar Rp 2Juta

LSM Lumbung Informasi Rakyat mendampingi perwakilan warga yang melaporkan dugaan penipuan Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah

Dugaan Penipuan Layanan Sertifikasi Tanah Pamekasan, Warga Tak Dapat Kejelasan Meski Bayar Rp 2Juta
TRIBUNMADURA.COM/Kuswanto Ferdian
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Pamekasan bersama warga Desa Tlonto Raja ketika menunjukkan Bukti Laporan dari pihak Lira di depan ruang SPKT Polres Pamekasan, Selasa (9/7/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, PAMEKASAN - Dewan Pimpinan Daerah (DPD), LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menempuh Jalur hukum.

Hal ini terkait adanya dugaan Penipuan Kasus Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA), di Desa Tlonto Raja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Bupati Lira Pamekasan, Agus Sugiyardi mengatakan, pada tahun 2015 banyak warga di Desa Tlonto Raja mendaftarkan program Larasita tersebut kepada pihak Oknum yang diduga kepala Desa setempat.

Dengan tujuan agar masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan proses pengurusan sertifikat kepemilikan tanah.

(Ajukan Lima Gugatan pada Sidang Sengketa Hasil Pileg 2019, Nasdem Jatim: Semua Data Sudah Tercukupi)

"Namun pada kenyataannya hingga sampai saat ini belum ada titik terang dari pihak Desa. Dan juga tidak ada itikat baik dari segi hal penyelesaiannya," ucap Agus.

"Sehingga kami selaku pihak yang mendampingi memilih untuk menempuh jalur hukum," tambahnya saat ditemui TribunMadura.com di depan Kantor SPKT Polres Pamekasan, Selasa Siang (9/7/2019).

Menurut Agus, banyak warga yang mengaku menjadi korban. Banyak dari mereka membayar Rp. 2.500.000 kepada oknum yang diduga Kepala Desa Tlonto Raja.

"Ternyata setelah kami tanyakan ke pihak Badan Pertanahan Daerah (BPN) Pamekasan, warga yang mendaftar ke pihak kepala Desa tersebut tidak pernah didaftarkan sebagai calon program Larasita," jelas Agus.

Warga yang geram meminta bantuan kepada Lira Pamekasan.

"Oleh sebab itu saya meminta kepada pihak Polres Pamekasan, agar segera memangil pihak- pihak yang diduga terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung pada kasus ini," harapnya.

(Jelang Sidang Sengketa Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi, Pengacara M Sholeh: Harus Ada Bukti Surat)

Satu perwakilan warga yang ikut melapor mengaku kecewa dan sangat dirugikan atas adanya hal tersebut.

"Permasalahan kasus ini hampir Lima Tahun belum ada titik terangnya. Dan kami meminta kepada pihak-pihak terkait untuk segara ditindaklanjuti juga di proses secara hukum," pintanya.

Reporter: TribunMadura.com, Kuswanto Ferdian

(Mahfud MD Tanggapi Soal Dalil Tak Beralasan Menurut Hukum dalam Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2019)

Penulis: Kuswanto Ferdian
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved