Rumah Pompa Pakis Dipasangi Plakat, Wali Kota Malang Sebut Itu Wajar : Lengkapi Kekurangan IMB

Rumah Pompa Pakis Dipasangi Plakat, Wali Kota Malang Sebut Itu Wajar : Lengkapi Kekurangan IMB.

Rumah Pompa Pakis Dipasangi Plakat, Wali Kota Malang Sebut Itu Wajar : Lengkapi Kekurangan IMB
ISTIMEWA
Wali Kota Malang, Sutiaji, saat memberikan sambutan dalam pelepasan CJH dari Golongan Korpri di Masjid Baiturrohim, Senin (8/7/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Wali Kota Malang Sutiaji, akhirnya menanggapi pemasangan plakat yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Malang di Rumah Pompa Pakis yang selama ini dikelola oleh PDAM Kota Malang.

Menurutnya, pemasangan plakat yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Malang merupakan hal yang wajar.

Dikarenakan, saat ini pihaknya belum melengkapi dokumen perlengkapan izin operasional.

Gangguan Sistem, Urus Paspor di Kantor Imigrasi Malang Sampai 7 Hari, Warga Bereaksi

Jalankan Instruksi KPK Soal LHKPN, BP2D Kota Malang dan DJP Jawa Timur III Jalin Kerja Sama

Permudah Layanan, Dispendukcapil Kota Malang Akan Terapkan Tandatangan Elektronik Mulai Tahun 2020

"Bangunan itu kan bangunan lama, bangunan di zaman Belanda. Jika kita berkusnudzon kalau dulu tertib administrasi pasti sudah ada izinnya," ucapnya kepada TribunJatim.com, Selasa (8/7).

Meski demikian, pihaknya belum bisa membuktikan terkait dokumen perizinan itu.

Dikarenakan, dokumen itu sudah berusia puluhan tahun.

"Kami sudah berkoordinasi dengan PDAM Kota Malang untuk membuat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), cuma sampai saat ini prosesnya yang belum selesai," ucapnya.

Sutiaji menambahkan, kini pihaknya masih terus memperbarui kekurangan perihal IMB tersebut.

Untuk itu, semua yang kini diminta oleh Pemerintah Kabupaten Malang akan ia penuhi.

"PDAM kemarin sudah saya konfirmasi, katanya sudah ngurus dan yang terakhir itu tidak sesuai dengan ukuran. Maka dari itu akan kami lengkapi lagi," terangnya.

Sutiaji juga bilang, biar masyarakat yang menilai terkait polemik tersebut.

Ia juga tak ingin, kasusnya berlarut-larut agar pelayanan air bersih terhadap masyarakat tidak terganggu.

"Kami ini tidak mau gontok-gontokan. Karena kami juga hidup berdampingan. Karena warga Kota Malang menggunakan fasilitas Kabupaten, dan warga Kabupaten juga menggunakan fasilitas Kota. Kami tidak mau ada disparitas," tandasnya.

Penulis: Rifki Edgar
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved