PAC PDIP Kota Surabaya Tak Terima Putusan DPP, Sebut Penjaringan Ketua DPC Tak Disosialisaikan

Sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kota Surabaya menuntut DPP PDIP untuk menunjuk Whisnu Sakti Buana sebagai Ketua DPC.

PAC PDIP Kota Surabaya Tak Terima Putusan DPP, Sebut Penjaringan Ketua DPC Tak Disosialisaikan
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Suasna Konfercab Serentak PDIP Jatim di Empire Palace, Minggu (7/7/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kota Surabaya  menuntut DPP PDIP untuk menunjuk Whisnu Sakti Buana sebagai Ketua DPC PDIP Kota Surabaya.

Tuntutan tersebut disuarakan berdasarkan hasil Rapat Kerja Cabang (Rakercab) 27 Juni di Gedung Wanita dimana seluruh PAC mengusulkan Whisnu Sakti Buana untuk jadi Ketua DPC PDIP Kota Surabaya.

Namun tuntutan tersebut nyatanya tidak dibarengi dengan pengetahuan terkait Peraturan PDIP 28/2019, yang mengatur mekanisme penjaringan Ketua DPC dimana salah satu isinya adalah kewenangan pengambilan keputusan  mutlak berada di tangan DPP PDIP.

“Sosialisasi (Peraturan PDIP 28/2019) belum pernah ada,” kata Hariaji, Ketua PAC PDIP Krembangan, Rabu (10/7/2019).

Berikut Nama-nama Pengurus DPC PDIP se Jatim, Sesuai Rekomendasi DPP PDIP

PDIP Sidoarjo Adem ayem Meski Kepengurusan Baru di Luar Prediksi: Kami Pilih Patuh Terhadap Partai

Padahal menurut hasil Rapat Kerja Nasional PDIP dan Rapat Kerja Daerah PDIP Jatim, DPC PDIP di level kabupaten/kota harusnya menggelar sosialisasi mekanisme pemilihan Ketua DPC, dengan menerangkan gamblang Peraturan PDIP No. 28/2019.

Bahkan ada pula PAC yang tidak menggelar rapat sebagai persiapan Rakercab, seperti Kecamatan Bulak.

“Saudara Riswanto selaku Ketua PAC tidak pernah menggelar rapat internal, tetapi tahu-tahu sudah keluar nama calon,” kata Yosef Aji Haryadi, Wakil Ketua PAC Bulak.

Karena tidak memahami Peraturan PDIP 28/2019, ketika DPP PDIP mengumumkan Ketua DPC Kota Surabaya Adi Sutarwijono, dan bukan Whisnu Sakti Buana, para PAC bereaksi keras.

Padahal dalam Peraturan PDIP itu sudah diatur kewenangan masing-masing tingkat. Level PAC di kecamatan, DPC di kabupaten/kota, DPD di tingkat provinsi, dan DPP di level pusat, semua punya kewenangan mengusulkan.

Sedangkan kewenangan untuk memutuskan menjadi domain DPP PDIP.

Bahkan di pasal 44 ayat 1 Peraturan PDIP 28/2019, disebutkan DPP PDIP berwenang untuk menunjuk Ketua DPC, di luar nama-nama yang diusulkan dari bawah.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved