Pemerintah Kota Malang Hapus Empat Peraturan Daerah, Ini Daftarnya

Pemerintah Kota (Pemkot) Malang secara resmi telah menghapus empat Peraturan Daerah (Perda) sekaligus.

Pemerintah Kota Malang Hapus Empat Peraturan Daerah, Ini Daftarnya
Tribunnews.com
Ilustrasi Perda 

TRIBUNJATIM.COM, KLOJEN - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang secara resmi telah menghapus empat Peraturan Daerah (Perda) sekaligus.

Penghapusan dilakukan saat sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Pengambilan Keputusan Terhadap Pencabutan Empat Perda dan Ranperda Tentang Perubahan Ke dua Atas Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Rabu (10/7/2019).

Empat Perda yang sudah resmi dicabut itu adalah:

- Perda Nomor 17 Tahun 2001 tentang Konservasi Air,

- Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Air Tanah,

- Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Daerah, dan

- Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan.

(Surabaya Punya Perda Kawasan Tanpa Rokok , Merokok di 7 Lokasi ini Siap Didenda Rp 250.000)

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto menyampaikan, penghapusan Perda berkaitan dengan Surat Izin Gangguan dan biasa juga disebut Hinderordonnantie (HO) sebelumnya telah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

Selain itu, saat ini izin HO sudah termasuk dalam izin lingkungan yang di dalamnya mencakup izin Amdal, UKL dan UPL.

"Oleh pemerintah pusat, izin HO memang dihapuskan dan tujuannya adalah menciptakan peluang iklim usaha yang tidak terikat waktu dan tidak memberatkan pembiayaan serta pengusaha," jelasnya.

Halaman
123
Penulis: Benni Indo
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved