Penyegelan PDAM Kota Malang, Khofifah Ingatkan Bupati Malang Agar Tak Ganggu Layanan Air Bersih

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal kisruh sumber air wendit yang berujung pada penyegelan pompa PDAM Kota Malang oleh

Penyegelan PDAM Kota Malang, Khofifah Ingatkan Bupati Malang Agar Tak Ganggu Layanan Air Bersih
SURYA/BENNI INDO
Wali Kota Malang Sutiaji (tengah) dan Dirut PDAM Kota Malang M Nor Muhlas (kiri) saat berada di Sumber Air Wendit, Jumat (14/6/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal kisruh sumber air wendit yang berujung pada penyegelan pompa PDAM Kota Malang oleh Pemkab Malang.

Khofifah mengatakan bahwa polemik antara kedua daerah Pemkab dan Pemkot Malang terkait sumber mata air wendhit tidak boleh mengganggu layanan air bersih ke masyarakat.

Hal itu ditegaskan Khofifah usai hadir dalam sidang paripurna di DPRD Provinsi Jawa Timur, Rabu (10/7/2019). Gubernur perempuan pertama Jawa Timur tersebut itu mengaku bahwa pihaknya sudah mengkonfirmasi terkait hal tersebut pada kedua pemerintah kabupaten dan kota.

"Saya sudah mengkomunikasikan ke Bupati dan Walikota Malang, itu bukan disegel. Namun Satpol PP memasang papan nama. Isi dari papan nama itu tidak ber IMB. Tapi saya ingin sampaikan, bahwa Plt Bupati Malang akan menjaga kontinyuitas layanan publik. Insyallah tidak akan mengganggu layanan air bersih ke masyarakat," tegas Khofifah.

Sebagaimana diketahui, sejak Senin (8/7/2019), Pemerintah Kabupaten Malang resmi memasang plakat di pompa air PDAM Kota Malang yang berlokasi di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis.

Seekor Buaya Jebol Atap Rumah di Kedungkandang Malang Bikin Warga Geger, Sempat Viral di Facebook

Pemerintah Kota Malang Hapus Empat Peraturan Daerah, Ini Daftarnya

4 Sapi Lumajang Digondol Maling Dalam Sehari, Polres Lumajang Tegur Kepala Desa yang Tak Sedia HT

Berdasarkan keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Didik Budi Mulyono, pada Surya Malang (Tribun Jatim Network), papan itu adalah salah satu bentuk peringatan dari Pemkab Malang, demi penegakan hukum.

"Memang karena mereka (PDAM Kota Malang) belum bisa menunjukkan izin kepemilikan rumah pompa berupa IMB dan HO," ujar Didik kepada Tribunjatim.com.

Didik menerangkan, sudah tiga kali Pemkab Malang mengirim surat ke PDAM Kota Malang supaya lekas melengkapi dokumen kelengkapan izin operasional.

"Perlu digaris bawahi, kami tidak menyegel. Namun dalam rangka pengawasan agar pihak yang bersangkutan segera menyelesaikan perizinan," beber Didik kepada Tribunjatim.com.

Menurur Didik, ada beberapa persyaratan teknis yang belum dipenuhi. Ia menyampaikan rumah pompa dinilai PDAM Kota Malang melanggar dua aturan. Diantaranya, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 12 ayat 1 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 3 ayat 1 tentang Izin Gangguan atau HO. Terkait operasional PDAM Kota Malang, Didik menjelaskan tetap berjalan normal.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved