Harta Kekayaan Bupati Lumajang Berkurang, Penyebabnya ini

Bupati Lumajang Thoriqul Haq memenuhi panggilan klarifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait LHKPN

Harta Kekayaan Bupati Lumajang Berkurang, Penyebabnya ini
sri wahyunik/surya
Bupati Lumajang Thoriqul Haq (kanan) usai klarifikasi LHKPN 

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Bupati Lumajang Thoriqul Haq memenuhi panggilan klarifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Kamis (11/7/2019).

Klarifikasi LHKPN dilakukan di Ruang Rapat Brawijaya Lantai 2 Kantor Gubernur Jawa Timur.

Klarifikasi LHKPN kepada bupati Lumajang itu berjalan sekitar dua jam. Dari klarifikasi itu diketahui harta Thoriq berkurang.

Cak Thoriq - panggilan akrab bupati itu - mengungkapkan, harta kekayaannya saat ini berkurang sebesar Rp 895.509.116 Sebelumnya harta yang dimilikinya sebesar Rp 9.247.000.000 (Rp 9,2 M) sekarang menjadi Rp 8.351.490.884 (Rp 8,3 M).

"Klarifikasu bukan terkait kasus korupsi, namun hanya terkait dengan pemeriksaan rutin atau sekadar mengklarifikasi harta kekayaan yang di miliki pada periode 4 Januari 2018 - 11 Juli 2019," ujar Cak Thoriq kepada Tribunjatim.com, Jumat (12/7/2019).

Cak Thoriq menegaskan semua penyelenggara negara yang masuk wajib lapor LHKPN harus melaporkan hartanya.

Viral di Medsos Tatib di Tebo Malang Sebut Pendatang Harus Bayar 1,5 Juta, Pemkot Langsung Bereaksi

7 Pengakuan Salmafina Sunan Terbaru, Bahas Soal Poligami-Bunuh Diri, Isu Pindah Keyakinan Terjawab?

Viral di Medsos Tatib di Tebo Malang Sebut Pendatang Harus Bayar 1,5 Juta, Pemkot Langsung Bereaksi

"Semua pejabat yang masuk dalam kategori wajib lapor LHKPN yang dimilikinya, agar patuh terhadap jadwal pelaporan serta menyampaikan laporan kekayaan yg dimiliki secara jujur, transparan dan akuntabel," kata Cak Thoriq kepada Tribunjatim.com.

Menurutnya, LHKPN merupakan laporan tahunan daftar harta kekayaan yang wajib di laporkan oleh PNS maupun Pejabat Negara, yang telah memenuhi kriteria wajib lapor kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemeriksaan klarifikasi atas LHKPN dilakukan sebagai bagian dari upaya KPK dalam pencegahan korupsi.
(Sri Wahyuniki/Tribunjatim.com)

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved