Pakde Karwo Berikan Arahan Kepada Anggota DPRD Terpilih se-Jatim Jelang Pelantikan Dewan

Partai Demokrat siap mengawal program pemerintahan melalui kursi legislatif. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Jawa Timur, Soekarwo

Pakde Karwo Berikan Arahan Kepada Anggota DPRD Terpilih se-Jatim Jelang Pelantikan Dewan
bobby Koloway/surya
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Jawa Timur, Soekarwo pun memberikan arahan khusus kepada para anggota dewan terpilih dalam tajuk Temu Kader Partai Demokrat se-Jatim, Sabtu, (13/7/2019) di Surabaya. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Partai Demokrat siap mengawal program pemerintahan melalui kursi legislatif. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Jawa Timur, Soekarwo pun memberikan arahan khusus kepada para anggota dewan terpilih dalam tajuk Temu Kader Partai Demokrat se-Jatim, Sabtu, (13/7/2019) di Surabaya.

Selain dihadiri langsung Pakde Karwo, acara ini juga diikuti oleh para pengurus Demokrat di DPD Jatim. Serta, ratusan anggota dewan terpilih baik untuk tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Pada penjelasannya di hadapan ratusan Anggota DPRD terpilih, Pakde Karwo (sapaan Soekarwo) mengingatkan bahwa anggota Dewan dari Partai Demokrat wajib mengamalkan sila dalam Pancasila. Di antaranya, sila kelima untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat baik kepada golongan ekonomi atas, menengah, maupun kelas bawah.

”Kader Demokrat harus bisa melayani yang besar, memfasilitasi yang sedang, sekaligus melindungi yang kecil. Inilah fungsi sila kelima, Keadilan Sosial. Masyarakat kecil tak boleh ada yang tertindas,” tegas Pakde Karwo di hadapan peserta pertemuan, Sabtu (13/7/2019),

Pakde Karwo mencontohkan bahwa anggota Dewan harus bisa mendorong program pemerintah agar melindungi kelas bawah. Misalnya, dengan memberikan bantuan modal, bimbingan dan pelatihan, serta menyediakan akses pemasaran.

Dengan mendorong dan membela masyarakat kecil, Pakde Karwo menilai kader Demokrat juga sekaligus menanamkan gagasan ideologi kepartaian di Demokrat, nasionalis dan religius.

”Kader Demokrat harus menjadi pembeda dengan kader partai lain dan memberikan warna,” jelas Anggota Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat ini.

Pakde Karwo menjelaskan banyaknya program pemerintah di kabupaten maupun kota yang ditolak oleh masyarakat karena belum diberikannya akses ganti rugi yang laik.

Jokowi dan Prabowo Bertemu, La Nyalla Mahmud Mattalitti: MRT Menjadi Simbol Kemajuan Indonesia

Rem Blong, Dump Truk Hantam 2 Mobil di Gerbang Tol Sidoarjo, Kernet Truk Asal Pasuruan Tewas

Sebelum Hadapi PSS Sleman, Maskot Persebaya Surabaya Bagikan Boneka ke Anak-anak di Rumah Sakit

”Masyarakat bukan menolak, namun belum ada pendekatan yang bisa menjangkau keinginan masyarakat,” kata mantan Gubernur Jatim ini kepada Tribunjatim.com.

Misalnya, ganti rugi lahan untuk kilang minyak tak cukup hanya dengan memberikan ganti rugi untuk pembebasan lahan saja.
”Lebih dari itu, perusahaan kedepan juga harus memperkerjakan masyarakat di sekitar daerah ini. Selain itu, ibu-ibunya juga diberdayakan dengan ikut menyuplai nasi kotak untuk para pegawai. Sehingga, ibu-ibunya turut mendapat pemasukan,” ucap pria yang menjabat Gubernur Jatim dua periode ini.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved