58 Kabupaten/Kota Belum Punya SLB Negeri, Kemendikbud Sebut Minimnya Lahan Jadi Faktor Penyebabnya

58 Kabupaten/Kota belum memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri. Keterbatasan lahan jadi salah satu faktor

58 Kabupaten/Kota Belum Punya SLB Negeri, Kemendikbud Sebut Minimnya Lahan Jadi Faktor Penyebabnya
Tribun Timur
Ilustrasi 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sekolah Luar Biasa (SBL) Negeri menjadi sekolah alternatif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang tidak tertampung di sekolah reguler.

Sayangnya berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada 58 kabupaten/kota di Indonesia yang masih belum memiliki Sekolah Luar Biasa (SBL) Negeri.

"Dari 58 kabupaten/kota itu 40 ada di luar Pulau Jawa dan 18 di Pulau Jawa, karena keterbatasan lahan yang ada makanya belum bisa dibangun," ujar Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus (PPK) Kemendikbud, Sanusi saat International Conference on Special Education (ICSE) yang digelar Universitas Negeri Surabaya (Unesa) , Sabtu (15/7/2019).

Pakde Karwo Tolak Jabatan Ketua Umum Demokrat dan Penyelenggaraan KLB: Saatnya Orang Muda Memimpin

Selain itu, menurutnya terjadi selama ini kepedulian dari pemerintah daerah dinilai masih kurang.

Sebab, pemda beranggapan meskipun lokasi sekolah ada di kabupaten/kota tetapi pengelolaannya oleh pemerintah provinsi.

"Jadi lahan itu dari daerah tingkat II diserahkan ke provinsi. Nanti Kemendikbud akan membangun unit sekolah baru (USB). Nanti guru, sarana prasana dibantu pemprov," jelasnya.

Inilah Peserta Skor Tertinggi SBMPTN UB Malang, Pendaftar Prodi Pendidikan Dokter dan Teknik Elektro

Dikatakan Sanusi, pihaknya tidak bisa memaksa, tapi tetap bersurat kepada kota/kabupaten atau Dinas Pendidikan Provinsi yang isinya menjelaskan tidak adanya SLB Negeri di daerah setempat.

"Kami punya catatan. Seperti di Jakarta sendiri masih ada kabupaten yang belum punya SBL Negeri yakni di Kepulauan Seribu. Di Banten yakni di Tangerang Selatan," katanya.

Sementara di Jawa Timur, sambung Sanusi, rata-rata kabupaten/kotanya sudah ada SLB Negeri.

ITS Buka Jalur PKM dan Vokasi 12 Juli 2019, Departemen Informatika Diserbu Pendaftar SBMPTN 2019

Adanya SLB Negeri di suatu daerah, kata Sanusi merupakan bentuk pemerataan pendidikan untuk semua warga negara, tidak melihat penyandang disabilitas atau yang reguler.

"Sebab penanganan anak berkubutuhan khusus (ABK) adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah dan masyarakat. Orangtua pun tidak perlu malu jika anaknya penyandang disabilitas. Tolong cepat disekolahkan," katanya.

Selain itu, ABK tak seperti anak reguler yang baru bisa sekolah pada bulan Juni atau tahun ajaran baru.

Daftar Lengkap Kisaran Biaya Kuliah Fakultas Dokter di Universitas Negeri di Indonesia

ABK, tidak perlu menunggu bulan Juni. Pasalnya pada bulan Januari pun sudah bisa masuk.

"Sudah ketemu ABK berusia 15 tahun pun disuruh sekolah. Meski ada peraturan usia sekolah SD harus tujuh hingga 12. Tapi kalau ada anak 15 tahun berkubutuhan khusus biaa dimasukkan," ucapnya. (Surya/Sulvi Sofiana)

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved