Kunjungi Petani di Lombok Timur, Komisi 4 DPR RI Dukung Kementan Swasembada Bawang Putih Pada 2021

Kunjungi Petani di Lombok Timur, Komisi 4 DPR RI Dukung Kementan Swasembada Bawang Putih Pada 2021.

Kunjungi Petani di Lombok Timur, Komisi 4 DPR RI Dukung Kementan Swasembada Bawang Putih Pada 2021
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
(dari kiri kekanan) Sukarman (baju putih) selaku Direktur Perbenihan Hortikultura saat bersama Wakil ketua Komisi 4 DPR-RI, Viva Yoga Mauladi (batik coklat-hitam) saat berada di saat kunjungan ke petani bawang putih beberapa waktu lalu 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kehadiran Komisi 4 DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Viva Yoga Mauladi dari Fraksi PAN disambut hangat masyarakat Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Masyarakat petani bawang putih ini antusias dan senang atas kehadiran Komisi 4 DPR RI di saat panen bawang putih.

Dalam sambutannya, Wakil ketua Komisi 4 DPR-RI, Viva Yoga Mauladi mendukung upaya yang ditempuh Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menuju swasembada bawang putih tahun 2021.

Kementan Siapkan 7000 Ton Bawang Putih di Lombok Timur, Bisa Bersaing dengan Malang & 3 Daerah Lain

Tanaman Hias Jadi Fokus Kementan untuk Memacu Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian Jatim

Kementan Optimistis Pola Penanaman Bisa Mempercepat Stabilisasi Harga Cabai di Pasaran Jawa Timur

Sekarang saja lebih dari 96% bawang putih kita impor dari china, india dengan nilai impor mencapai 7 triliun rupiah,"

"Padahal lahan Indonesia luas dan kita pernah swasembada bawang putih di era 90 an," katanya saat di konfirmasi TribunJatim.com, Minggu (14/7/2019).

"Meskipun volume masih kalah dengan impor, tapi aroma bawang lokal lebih maknyus," imbuhnya

Pria kelahiran Lamongan ini kembali menegaskan dukungan Komisi 4 DPR RI terhadap percepatan percapaian program swasembada agar tidak ada lagi ketergantungan impor dan penguasaan pasokan serta harga oleh oknum tertentu.

Kalau perlu, lanjut Viva wajib tanam importir yang sekarang hanya 5% dinaikkan jadi 10% dengan syarat benih berkualitas harus tersedia.

Jangan para importir wajib tanam dan produksi complain, karena tidak ada benih bagus. Ini yang masih jadi masalah pemerintah.

"BUMN juga harus berpartisipasi agar swasembada lekas terwujud" tegas Viva.

Menanggapi maraknya importir nakal yang mangkir dari wajib tanam padahal RIPH dan atau SPI sudah didapat, viva setuju harus ada sanksi bagi importir yg wanprestasi.

"Baik itu sanksi administratif maupun sanksi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan," imbuhnya.

Penulis: Fikri Firmansyah
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved