Mahfud MD Tanggapi Pilihan Capres, Saran Presidential Threshold Diturunkan Agar Parpol Ajukan Calon

Mahfud MD Tanggapi Pilihan Capres, Saran Presidential Threshold Diturunkan Agar Parpol Ajukan Calon.

Mahfud MD Tanggapi Pilihan Capres, Saran Presidential Threshold Diturunkan Agar Parpol Ajukan Calon
SURYA/DIDIK MASHUDI
Prof DR Mahfud MD menjadi pembicara Seminar Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2019 di Kampus Uniska Kediri, Minggu (14/7/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Pakar hukum Prof DR Mahfud MD telah memberikan masukan kepada Presiden Jokowi pada tahun pertama pemerintahannya periode kedua, harus mengubah ketentuan presidential threshold sebesar 20 persen menjadi sama dengan parliamentary threshold.

"Setiap parpol yang punya kursi sah di DPR boleh mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden sendiri," tandas Prof DR Mahfud MD saat menjadi pembicara Seminar Quo Vadis Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2019 di Kampus Uniska Kediri, Minggu (14/7/2019).

Hadiri Acara ISNU Jatim, Mahfud MD Sebut Pentingnya Kebersamaan Pasca Pilpres 2019

Mahfud MD Tanggapi Soal Dalil Tak Beralasan Menurut Hukum dalam Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2019

Mahfud MD Bicara Terkait Putusan MK, Azab Allah untuk yang Curang dan Dzalim, Bukan Cuma 1 Pihak

Dijelaskan Prof DR Mahfud MD, ketentuan presidential threshold jangan dipatok seperti sekarang sebesar 20 persen. "Kalau dipatok seperti sekarang jauh sebelumnya sudah mengelompok. Tidak ada saingan lagi. Orang yang bagus dipotong sehingga calonnya tinggal dua," ungkapnya.

Akibat ketentuan dari presidential threshold ini telah mengakibatkan pembelahan yang luar biasa. Sehingga ketentuan itu harus diganti setiap parpol yang sudah terbukti dan teruji didukung oleh rakyat boleh mencalonkan.

"Parpol yang teruji dan didukung rakyat ini parpol yang ikut pemilu sebelumnya dan mendapatkan 4,5 persen kursi di DPR," jelasnya.

Sehingga untuk pilpres pada 2024 hanya parpol yang punya kursi minimal 4,5 persen di DPR yang boleh mengajukan calonnya. "Ketentuan ini harus dibahas pada tahun pertama pemerintahan baru atau 2020 harus mulai dibahas," tambahnya.

Karena jika ketentuan ini dibahas menjelang pelaksanaan pemilu dikhawatirkan muncul permainan politiknya yang kental. "Kalau ada yang ingin menguji di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa dilakukan pada 2022. Sehingga pada 2023 masalah prinsip sudah selesai tidak ada yang dipertentangkan dan pemilu 2024 berjalan lancar," ungkapnya.

Usulan Prof DR Mahfud MD lainnya kembali dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional tertutup. "Calonnya dibuat daftar, jangan suara terbanyak yang terpilih. Karena suara terbanyak cenderung memilih orang yang sangat populer," jelasnya.

Akibatnya calon anggota dewan yang terpilih tidak punya kaitan ideologis dengan partainya. Malahan ironisnya tidak tahu tujuan partainya apa ? Dasar ideologisnya apa ? Sehingga saat menjadi anggota dewan tidak memberikan kontribusi apa-apa.

Karena undang-undang pemilu yang membuat DPR sehingga dapat diubah oleh DPR sendiri.

Sementara terkait dengan rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo, Mahfud MD menilai rekonsiliasi tidak harus bersatu. Rekonsiliasi itu artinya menghentikan pertikaian dan kembali ke posisi masing-masing.

Namun mantan Ketua MK itu menghendaki tetap ada oposisi yang dapat mengontrol eksekutif. Karena yang ada sekarang hanya PKS satu- satunya partai yang konsisten tidak akan bergabung dengan pemerintah perolehan suaranya hanya 8 persen.

Sehingga jika hanya PKS yang tidak bergabung pemerintah pengontrolnya akan tidak seimbang karena 8 persen melawan 92 persen.

"Kalau ini terjadi, kelompok yang berseberangan dengan pemerintah pada pemilu 2024 akan memilih PKS semua, karena payungnya hanya ada di PKS. Selain itu tidak ada keseimbangan dalam mengontrol jalannya pemerintahan," tambahnya.

Seminar nasional juga menampilkan Rektor Uniska Prof Dr Ali Maschan Moesa dan Rudi Gunawan, staf ahli Presiden Bidang Informasi dan Komunikasi Politik. Seminar dengan moderator DR Zaenal Arifin, dihadiri sekitar 500 peserta

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved