Dapat Rp 4,8 M dari Perubahan APBN, Taufik Kurniawan Dihukum 6 Tahun Penjara dan 2 Bonus Hukuman

Taufik Kurniawan, wakil ketua DPR RI Non aktif, dijatuhi hukuman enam tahun penjara di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah pada Senin (15/7/2019)

Dapat Rp 4,8 M dari Perubahan APBN, Taufik Kurniawan Dihukum 6 Tahun Penjara dan 2 Bonus Hukuman
Kompas.com
Wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan dituntut 8 tahun penjara dalam kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK), di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6/2019).(KOMPAS.com/Istimewa) 

TRIBUNJATIM.COM - Taufik Kurniawan dijatuhi hukuman enam tahun penjara di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah pada Senin (15/7/2019).

Vonis ini dijatuhkan hakim pada Taufik Kurniawan yang juga merupakan wakil ketua DPR RI Non aktif terkait, penerimaan fee senilai Rp 4,85 miliar dari perubahan APBN.

Pada sidang itu, Hakim juga mencabut hak politik Taufik Kurniawan selama tiga tahun.

"Menjatuhkan hukuman tambahan untuk tidak dipilih atau menduduki jabatan publik selama tiga tahun, terhitung setelah terdakwa menjalani hukumannya," kata Hakim Ketua Antonius Widjantono saat membacakan putusan.

(Komisi B DPRD Surabaya Sambut Baik Rencana Tri Rismaharini Membuat Perwali Kurikulum Anti Korupsi)

Putusan tersebut merupakan hukuman tambahan yang dijatuhkan pengadilan dalam kasus penerimaan fee atas pengurusan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN tahun 2016 dan 2017.

Selain vonis penjara, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga harus membayar denda sebesar Rp 200 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama empat bulan.

Mengenai pencabutan hak politik, Hakim menyatakan bahwa ini diberikan untuk memberi efek jera bagi pelaku kejahatan maupun orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

Pencabutan hak politik tersebut juga bertujuan untuk melindungi publik agar tidak salah pilih dalam memilih pejabat publik.

Dalam pertimbangannya atas tuntutan terdakwa dalam perkara tersebut, hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah merusak citra DPR dan mencederai kepercayaan masyarakat.

"Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," kata hakim.

(Korupsi di Dinkes Kabupaten Malang, MCW: Oknum Kirim Kode Peluru Seusai Setor Uang Korupsi ke Laci)

Halaman
12
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved