Dinkes Kota Malang Bantah Temuan MCW Soal Keterbukaan Informasi & Anggaran, Sebut Hasilnya Tak Cocok

Kadinkes Malang bantah temuan Malang Corruption Watch (MCW) tentang buruknya keterbukaan informasi dan transparansi anggaran

Dinkes Kota Malang Bantah Temuan MCW Soal Keterbukaan Informasi & Anggaran, Sebut Hasilnya Tak Cocok
SURYA/ERWIN WICAKSONO
Malang Corruption Watch (MCW) melakukan konferensi pers tentang Kasus Dugaan pemotongan honor perawat oleh pegawai Dinas Kesehatan Malang Jum'at (12/7/2019) 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang dr Pranoto membantah pernyataan Malang Corruption Watch (MCW) yang menyebutkan buruknya keterbukaan informasi dan transparansi anggaran di Dinkes Kota Malang.

Pranoto menegaskan apa yang disampaikan MCW tidak benar.

Menurut Pranoto, layanan informasi dan transparansi anggaran di Dinas Kesehatan dan setiap Puskesmas yang ada di Kota Malang telah dilakukan dengan maksimal.

Malang Siapkan Rp 34 Miliar Untuk Perbaikan Pendidikan, Guru Tidak Tetap Diharap Bisa Dapat Gaji UMK

“Tidak bisa. Hasil kajiannya dia tidak cocok semua. Di situ, katanya tidak ada petunjuk, tidak ada standar pelayanan minimial (SPM). Ya memangkan mereka tidak tahu tempatnya. Kan gitu saja, sehingga mereka kesimpulannya tidak ada,” kata Pranoto, Senin (15/7/2019).

Kata Pranonto, dari seluruh kepala puskesmas yang diundang, telah memberikan keterangan di tengah forum bersama MCW bahwa setiap Puskesmas menjalankan standar pelayanan minimial (SPM).

“Petunjuk itu di pintu ada. Jam kerja, retribusi dan sebagainya terpampang semua. Menurut mereka kok tidak jelas. Padahal sudah ada semua. Ya diklarifikasi begitu, Puskesmas tidak mau kalau ada pernyataan seperti itu,” ujar Pranoto.

ARTnya Hilang Sebulan, Majikan di Kota Malang Baru Sadar Berlian Rp 850 Juta Miliknya Ikut Hilang

Mengomentari terkait transparansi anggaran, kata Pranoto, Puskesmas itu ada forum Masyarakat Peduli.

Forum itu dirangkul sebagai bentuk kepedulian sekaligus keterbukaan.

Di sisi lain, terkait anggaran sudah dibahas di Musrenbang. Mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota.

“Anggaran kan dibahas di sana. Sedangkan operasional kan memang dari dinas. Kan sudah jelas, kalau operasional itu untuk beli bensin, ATK, dan sebagainya termasuk rapat,” kata Pranoto.

Hilang Bersama Berlian Majikan Rp 850 Juta, Pembantu di Kota Malang Ditangkap Kencan di Villa

Pranoto juga mengkritik hasil penelitian MCW yang dinilainya belum memiliki kedalaman informasi.

Kata Pranoto, MCW melakukan survey atau penelitian melalui keterangan masyarakat, tidak turun langsung ke lokasi.

“Mereka melihat itu mungkin tidak datang hanya pemantauan dari masyarakat. Ya kan tidak bisa memantau seperti itu. Tadi juga diprotes. Mengadakan riset itu ya yang benar,” kata Pranoto. (Surya/Benni Indo)

Penulis: Benni Indo
Editor: Arie Noer Rachmawati
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved