Tanggapan Pemkot Pasuruan Terkait Ancaman ASN Atas Kasus Mutasi Kontroversial

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan Bahrul Umum menampik keras tudingan bahwa Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan

Tanggapan Pemkot Pasuruan Terkait Ancaman ASN Atas Kasus Mutasi Kontroversial
SURYA/GALIH LINTARTIKA
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan, Khusnul Khotimah didampingi Kuasa Hukumnya, Suryono Pane 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan Bahrul Umum menampik keras tudingan bahwa Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) tidak dilibatkan dalam mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pasuruan pada 16 Mei 2019.

Bahrul mengatakan, pernyataan dalam pemberitaan itu tidak benar. Ia menjelaskan, Baperjakat dilibatkan penuh dalam proses mutasi ASN tersebut. Kata dia, dalam proses mutasi, Baperjakat memberikan masukan dan pertimbangan.

"Nah, kewenangan penuhnya ada di Kepala Daerah dalam hal ini Wali Kota Pasuruan (Raharto Teno Prasetyo) untuk memutuskan. Kalau sudah di tangan pak Teno, itu bukan lagi menjadi kewenangan kami," kata Bahrul kepada Tribunjatim.com, Senin (15/7/2019).

Ia mengklarifikasi pernyataan Khusnul Khotimah, salah satu ASN yang mengancam akan melaporkan Plt Wali Kota yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Wali Kota ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas dasar mutasi kemarin.

"Saya juga sudah sempat jelaskan dan sampaikan ke beliaunya (Khusnul Khotimah) melalui BKD, alasannya dimutasi ke Kasi Sarpas Kecamatan Bugul Kidul. Mungkin, beliaunya salah mengartikan penjelasan dari BKD," paparnya kepada Tribunjatim.com.

Dimutasi 2 Kali Sebulan & Penempatan Posisi Kontroversi, ASN Ini Ancam Gugat Plt Wali Kota Pasuruan

13.876 Orang Serbu Pendaftaran Jalur Mandiri UM, Sistem Seleksi Terapkan Nilai UTBK SBMPTN dan TMBK

Roy Marten Hampir Nangis Ceritakan Kondisi Gading Pasca Bercerai, Beri Pesan Khusus untuk Sang Anak

Disinggung soal perbedaan jabatan atau posisi Khusnul Khotimah dari mutasi pertama yang dibatalkan dan mutasi kedua, Bahrul enggan menanggapinya. Ia mengaku tidak ingin membahas secara personal, tapi secara keseluruhan.

"Semua sudah dipertimbangkan. Kami dari Baperjakat sudah membuat sebuah draft mutasi atau yang biasa disebut sebagai pertimbangan atau usulan. Kami sodorkan ke pimpinan, semisal pimpinan mengubah dari apa yang kami usulkan, itu hak dan kewenangan pimpinan. Bukan lagi di kami. Kami hanya menegaskan kalau Baperjakat terlibat dalam mutasi pertama dan kedua," urainya kepada Tribunjatim.com.

Terkait ancaman pengaduan ke PTUN oleh Khusnul Khotimah dan tim pengacaranya, Bahrul mengaku sangat menyayangkannya. Ia tidak menginginkan hal itu, dan jangan membicarakan hal tersebut.

"Pak Teno belum menghubungi saya. Surat keberatan dari bu Khusnul Khotimah kan ditujukan ke pak Teno. Nanti kami pasti akan menanggapinya kalau sudah ada arahan dari pimpinan terkait permasalahan itu. Toh ada rentang waktu 10 hari ini," tegasnya.

Terpisah, Plt Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo menepis tudingan mutasi tidak tertib administrasi dan janggal. Ia memastikan, mekanisme mutasi jabatan hingga pelantikan pada 16 Mei sudah sesuai dengan prosedur.

Halaman
123
Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved