Ahmad Dhani Minta Hakim Batalkan Putusan 1 Tahun Penjara Soal Vlog Idiot

Kuasa hukum Ahmad Dhani, Sahid mendaftarkan memori banding atas kasus vlog 'idiot' ke Pengadilan Tinggi Jatim.

Ahmad Dhani Minta Hakim Batalkan Putusan 1 Tahun Penjara Soal Vlog Idiot
TRIBUNJATIM.COM/SAMSUL ARIFIN
Ahmad Dhani bersama tim kuasa hukumnya saat sidang vonis kasus vlog 'idiot' beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Syamsul Arifin 

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kuasa hukum Ahmad Dhani, Sahid mendaftarkan memori banding atas kasus vlog 'idiot' ke Pengadilan Tinggi Jatim.

Dalam memori banding tersebut, pihaknya meminta pembatalan putusan atas pentolan grup band Dewa 19 itu. 

Memori banding tersebut dikatakannya atas permintaan Dhani sendiri. Berkas banding itu berisikan Dhani agar dibebaskan oleh hakim di tingkat banding. 

"Kami sudah masukkan (banding) itu beserta tanda terima akta memori banding No. 275/akta Pid.Sus/PN Surabaya sejak Senin, (15/7/2019) kemarin," ujar Sahid saat dikonfirmasi, Rabu, (17/7/2019). 

Selain itu, pihaknya menganggap hakim telah keliru menerapkan hukum pembuktian dakwaan tunggal pasal 27 ayat (3) UU ITE. 

"Majelis hakim hanya menyimpulkan sendiri tanpa pertimbangan hukum atas alat bukti yang ada. Sehingga putusan tersebut patut untuk dibatalkan," ungkapnya.

Puluhan Seniman Sampaikan Pesan Perdamaian Lewat Purnama Seruling Penataran di Candi Palah Blitar

Fitriani Harus Angkat Kaki dari Indonesia Open 2019 seusai Takluk Dua Gim Langsung Lawan Chen Yufei

Usia Pablo Benua yang Sebenarnya Dibongkar Nia April Silalahi, di Banyak Foto KTP Berbeda-beda

Hakim juga dianggap telah keliru dalam menerapkan pembuktian dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Ia beralasan, hakim telah mengabaikan adanya keterkaitan antara keberlakuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

"Pasal 27 ayat 3 UU ITE itu tidak bisa berdiri sendiri. Namun pasal tersebut terikat dengan pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 50/PUU-VI/2008 tertanggal 5 Mei 2009, yang menyatakan: keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut," tegasnya.

Penulis: Samsul Arifin
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved