Aktivis PMII di Gresik Gelar Diskusi Zonasi Sekolah, Tujuannya ini

Pergarakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Gresik, sehingga mereka tertarik utnuk menggelar diskusi dengan tema ‘Polemik Zonasi Sekolah

Aktivis PMII di Gresik Gelar Diskusi Zonasi Sekolah, Tujuannya ini
sugiyono/surya
Aktivis PMII Gresik menggelar diskusi tentang sitem zonasi pendidikan yang membut ribut wali murid, Jumat (19/7/2019). 

 TRIBUNJATIM.COM, GRESIK – Ramainya penerimaan peserta didik baru (PPDP) di Kabuaten Gresik menjadi bahan perhatian bagi aktivis Pergarakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Gresik, sehingga mereka tertarik utnuk menggelar diskusi dengan tema ‘Polemik Zonasi Sekolah, Benarkah Pemerataan Pendidikan’.

Dalam diskusi tersebut menghadirkan nara sumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, DPRD Gresik dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Gresik.

Dari diskusi di kafe Mr Coffe and Car Wash Jl Siti Fatimah Binti Maimun tersebut Kecamatan Kebomas tersebut, para aktivis mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam pemerataan pendidikan dan perlengkapkan sarana prasarana pendidikan. Sebab, dengan diberlakukan sistem zonasi, dianggap belum siap dengan sarana prasarana dan sumber daya pengajar.

“Seharusnya, sistem zonasi pemerintah pusat melihat sarana prasarana serta kesiapan tenaga pengajar terlebih dahulu. Kalau melihat polemik sistem zonasi, wali murid melihat sekolah negeri di Kota itu sekolah dinilai favorit, biaya murah dan fasilitas lengap, sehingga wali murid berlomba-lomba untuk memasukan anaknya,” kata Ketua PMII Matahari Terbit Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG) Mochamad Sahrul Berliansyah, Jumat (19/7/2019).

Enam Bonek Jadi Tersangka Seusai Aniaya Sopir Truk di Madiun, Penyebabnya ini

VIRAL Video Mesum Anak SD di Magetan Diduga Direkam di Rumah Saat Ibu Pergi ke Sawah

Olla Ramlan Berikan Bonus Berlian dan Emas Untuk Asisten Rumah Tangganya: Biasa-biasa Aja Ah

Menurut Berliansyah, dari tidak meratanya sarana prasarana dan guru pengajar, sehingga berpengaruh pada sekolah negeri yang di desa-desa ada yang kekurangan siswa, sebab sarana prasarana kurang lengkap dan pengajar kurang maksimal.

“Kenapa tidak dilengkapi dulu sarana dan prasana sekolah negeri dan pemerataan guru pengajar, baru diberlakukan sistem zonasi,” katanya kepada Tribunjatim.com.

Begitu juga dengan sekolah swasta di Gresik dinilai terlalu mahal biaya masuk sekolah, sehingga masyarakat berlomba-lomba memasukkan anaknya ke sekolah negeri.

“Sehingga dilakukan diskusi, Polemik Zonasi Sekolah, Benarkah Pemerataan Pendidikan?,” katanya.

Dari diskusi tersebut, para narasumber mengatakan sepakat dengan sistem zonasi, sebab betul-betul memperhatikan siswa dari sekitar sekolah.

“Prosentasi yang diberikan dari sistem zonasi sekitar 70 persen untuk warga sekitar. Sehingga, anak yang nilainya kurang bagus bisa tetap diterima di sekolah negeri. Sedangkan yang prestasi masih dapat mengikuti jalur prestasi,” kata Kepala Seksi SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Gresik Khaeruddin.

Begitu juga disampaikan Kasi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Sugeng Istanto mengatakan bahwa sistem zonasi sudah dilakukan 2015, namun belum diberlakukan secara tegas seperti tahun ini.

“Untuk SD dan SMP sudah dilakukan sistem zonasi sejak empat tahun yang lalu. Namun, belum ditegaskan seperti sekarang ini, sehingga tahun ini banyak wali murid yang kaget,” kata Sugeng.

Sementara, Komisi I DPRD Gresik Syaikhu Busiri mengatakan bahwa sebenarnya sistem zonasi sangat baik, sebab secara kepedulian pemerintah itu sangat memperhatikan siswa di sekitar sekolah. “Mulai siswa yang nilainya rendah, nilainya bagus, semuanya diterima di sekolah negeri tersebut. Tinggal standar pelayanan minimal (SPM) diprerhatikan,” kata Syaikhu dari Fraksi PKB. (Sugiyono/Tribunjatim.com)

Penulis: Sugiyono
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved