Polres Gresik Minta Masyarakat Jangan Ragu Laporkan Money Politic Jelang Pilkades Serentak 2019

Kurang dari dua pekan, masyarakat Kabupaten Gresik akan menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019.

Polres Gresik Minta Masyarakat Jangan Ragu Laporkan Money Politic Jelang Pilkades Serentak 2019
Polres Gresik meminta masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan pratek politik uang (money politic) selama pelaksanaan Pilkades Serentak 2019. 

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Kurang dari dua pekan, masyarakat Kabupaten Gresik akan menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2019.

Demi menciptakan suasana yang kondusif, Polres Gresik meminta masyarakat tidak ragu melaporkan jika menemukan pratek politik uang (money politic) selama pelaksanaan Pilkades Serentak 2019.

Satreskrim Polres Gresik akan mengawasi dan menindak tegas oknum calon kepala desa atau siapapun yang mencoba melakukan kecurangan.

Pilkada Gresik 2020, Ketua LSM di Gresik ini Mantap Maju Jalur Independen

Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Tiksnarto Andaru Rahutomo menegaskan pihaknya tidak pandang bulu memberantas peredaran money politic menjelang atau bahkan saat pemilihan.

Hal ini untuk membantu masyarakat agar dapat memilih calon pemimpin yang sesuai dengan keinginan tanpa ada pengaruh dari siapapun.

"Masyarakat jangan ragu, kami siap menerima laporan dan pengaduan masyarakat jika ditemukan adanya politik uang," ujarnya, Jumat (19/07/2019).

Lanjut Andaru, sesuai dengan pasal 149 KHUP. Pelaku praktek money politic dapat dipidana. Dimana, pemberi maupun penerima uang bisa dipidana 9 bulan penjara, serta denda Rp 4.500.

Tidak hanya itu, di ayat 2 dengan pasal yang sama dijelaskan pemilih yang mau disuap, atau diberi janji juga bisa dipidana.

Dirinya juga menambahkan, selain sudah diatur dalam kitab hukum undang-undang pidana.

Pria Gresik Curi Gerinda Temannya, Terciduk saat Kabur di Tengah Sawah dan Sempat Dibogem Korban

Ada 10 item larangan bagi peserta pilkades. Salah satu contohnya adalah mempersoalkan pancasila dan UUD 1945, menghina seseorang, ras, suku, agama, dan mengganggu ketertiban umum.

Halaman
12
Penulis: Willy Abraham
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved