Selama Pemilu 2019, Bawaslu Surabaya Temukan 404 Pelanggaran, Dominasi Pelanggaran APK Saat Kampanye

Selama Pemilu 2019, Bawaslu Surabaya Temukan 404 Pelanggaran, Dominasi Pelanggaran APK Saat Kampanye.

Selama Pemilu 2019, Bawaslu Surabaya Temukan 404 Pelanggaran, Dominasi Pelanggaran APK Saat Kampanye
SURYA/BOBBY CONSTANTINE KOLOWAY
Komisioner Bawaslu Surabaya, Usman saat ditemui di Surabaya, beberapa waktu lalu 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bawaslu Surabaya menemukan 404 pelanggaran selama pelaksanaan pemilu 2019.

Pelanggaran tersebut mayoritas terjadi selama penyelenggaraan kampanye 2019 pada periode Oktober 2018-April 2019.

"Kami meregistrasi laporan pelanggaran mulai saat kampanye hingga pasca pemungutan. Hasilnya, mayoritas memang dilakukan saat kampanye," kata Komisioner Bawaslu Surabaya Usman ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (21/7/2019).

Dilaporkan DKPP, Ketua Bawaslu Tulungagung Menanggapi Santai, Itu Hak Warga

Ketuanya Diberhentikan DKPP RI, Begini Sikap Bawaslu Surabaya

KPU Kota Malang Tunggu Keputusan MK Sebelum Tetapkan DPRD yang Baru, Dapat Imbauan dari Bawaslu

Pada saat pelaksanaan kampanye, Bawaslu mencatat ada 388 pelanggaran. 384 di antaranya merupakan pelanggaran Alat Peraga Kampanye (APK) sedangkan sisanya pelanggaran selama kampanye.

Berdasarkan penjelasan Usman, regulasi pemasangan APK terdapat pada UU Pemilu maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018. Yang mana, di dalam pemasangannya dilarang dilakukan di tempat ibadah, gedung milik pemerintah, lembaga pendukung, hingga rumah sakit.

Termasuk juga pemasangan di pohon. "Misalnya, diikat dan ditaruh di pohon juga dilarang. Sosialisasi larangan sebenarnya merupakan domain partai politik, namun ternyata tak dilakukan. Sehingga, banyak yang caleg yang melanggar karena alasan tak tahu larangan itu," jelasnya.

Sementara untuk pelaksanaan kampanye, pelanggaran ditemukan terkait kesalahan administrasi. "Seharusnya, caleg atau partai politik memberikan pemberitahuan saat akan kampanye, namun justru tidak ada," katanya.

Selain pada masa kampanye, pelanggaran juga terjadi saat pasca pemungutan suara. "Ada 12 laporan, 10 di antaranya telah teregistrasi," lanjutnya.

Terkait pelanggaran tersebut, Bawaslu Surabaya telah memberikan sejumlah sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran. "Terkait dengan APK, kami berikan sanksi pencopotan hingga sanksi administrasi," katanya.

Sedangkan sanksi terhadap pelanggaran selama pemungutan hingga perhitungan suara, Bawaslu juga telah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Kami merekomendasikan PSU di TPS 28 kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar dan TPS 11 Kelurahan Lidah Kulon Kecamatan Lakarsantri," jelasnya.

Jumlah Pelanggaran di Surabaya Selama Pemilu 2019:

- Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye: 384 Laporan

- Pelanggaran terkait Kampanye: 4 Laporan

- Pelanggaran selama Masa Tenang: 2 Laporan

- Pasca Pemungutan dan Perhitungan Suara: 2 Laporan

- Pasca Rekapitulasi: 12 Laporan

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved