Bawaslu Kota Malang Temukan 119 Pelanggaran APK Selama Pemilu 2019, Didominasi Parpol Besar

Bawaslu Kota Malang Temukan 119 Pelanggaran APK Selama Pemilu 2019, Didominasi Parpol Besar.

Bawaslu Kota Malang Temukan 119 Pelanggaran APK Selama Pemilu 2019, Didominasi Parpol Besar
TRIBUNJATIM.COM/AMINATUS SOFYA
Anggota Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar Safara, saat ditemui dalam Rapat Evaluasi Fasilitasi Pemilu 2019 di Kantor KPU Kota Malang 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Bawaslu Kota Malang menemukan 119 kasus pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) selama Pemilu 2019. Parpol besar mendominasi pelanggaran.

"Kalau mayoritas pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran pemasangan APK. Ini sampai 95 persen dan didominasi oleh Parpol besar," ucap anggota Bawaslu Kota Malang, Hamdan Akbar Safara, kepada TribunJatim, Senin (22/7/2019).

Dindik Kota Malang Masih Studi Kelayakan Soal Wacana Pendirian SMPN Baru, Ini Lokasi yang Dibidik

Marak Ujaran Kebencian di Medsos, KPU Kota Malang Gencarkan Pendidikan Demokrasi ke Pemilih Muda

Selamatkan 53 Aset, Kejaksaan Negeri Kota Malang: Diserahkan atau Pidana, Nggak Ada yang Ngelawan

Menurut dia, penyebab parpol besar mendominasi pelanggaran kampanye adalah ketersediaan logistik yang mumpuni, "Kalau logistiknya besar, otomatis kampanye dia massif juga. Nah itu sebabnya pelanggaran pemasangan APK didominasi parpol besar," imbuhnya.

Dari temuan di lapangan, Hamdan mengatakan masih banyak APK yang dipasang tidak sesuai UU Pemilu maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 tahun 2018.

Berdasarkan PKPU, ada empat tempat yang dilarang dipasangi APK diantaranya tempat ibadah termasuk halaman, Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah serta lembaga pendidikan.

"Ada juga misalnya yang ditaruh di pohon atau tiang listrik. Itu kami cabut, kami bersihkan," ucapnya.

Dari seluruh pelanggaran yang terjadi, tidak ada sanksi pidana yang dijatuhkan. Paling pol kata dia adalah sanksi pencabutan APK.

"Kalau pidana nggak ada. Kalau berkaitan dengan APK, sanksinya hanya dicabut," pungkasnya.

Penulis: Aminatus Sofya
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved