Kejari Kabupaten Pasuruan Tunggu Inspektorat Keluarkan Laporan Resmi Penghitungan Kerugian Negara

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan masih menunggu hasil laporan penghitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan

Kejari Kabupaten Pasuruan Tunggu Inspektorat Keluarkan Laporan Resmi Penghitungan Kerugian Negara
(Surya/Galih Lintartika)
Kajari Muh Noor dan Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan Denny Saputra 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pasuruan masih menunggu hasil laporan penghitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Pasuruan terkait kasus dugaan korupsi atau mark up anggaran di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupatem Pasuruan.

Sampai hari ini, Kejari Kabupaten Pasuruan belum menerima hasil penghitungan kerugian negara dari Inspektorat secara resmi atau formalnya. Korps Adhyaksa tidak bisa melangkah lebih jauh untuk melanjutkan pengusutan kasus ini.

"Kami belum menerima dokumen resminya. Kami masih menunggu. Kami sudah surati Inspektorat, terakhir kamis kemarin, tapi belum ada jawaban. Surat permintaan hasil laporan penghitungan kerugian negara," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pasuruan, Muh Noor, Senin (22/7/2019).

Muh Noor mengatakan, penyidikan kasus ini tidak bisa dilanjutkan sementara, menunggu hasil penghitungan kerugian negara. Misal sudah ada hasilnya, dan ada kerugian negara, pihaknya bisa segera menetapkan tersangka.

Dia memastikan, saat ini, pihaknya sudah mengantongi sejumlah nama - nama calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dispora ini. Kata dia, tersangka dalam kasus ini lebih dari satu.

Ustaz Abdul Somad Langsung Tunjukkan Bukunya saat Dibilang Ustaz Pelawak, Tantang Netizen Malaysia

Komitmen Kuat PLN Menanamkan Budaya K3 di Lingkungannya

Mobil Warga Jombang Dilempar Bom Molotov Orang Tak Dikenal, Ban Nyaris Meleleh

"Nah kami masih menunggu hasil resminya. Karena dalam persidangan nanti diminta hasil penghitungan resminya, bukan abal - abal dan didalamnya ada tanda tangan auditor dari Inspektorat dan sejumlah pihak," jelasnya kepada Tribunjatim.com.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Denny Saputra menambahkan, di dalam lembar hasil laporan pemeriksaan kerugian negara itu ada tanda tangan auditor Inspektorat dan Bupati Pasuruan. Nah, semua pihak harus menandatangani laporan itu.

"Hasil penghitungan itu , kerugian negara sekitar Rp 1,1 miliar itu belum termasuk pajak dan sejenisnya. Jika pajak sudah dibayarkan, perkiraan kerugian negara di angka Rp 900 jutaan. Kami sudah dapatkan foto copy an, tapi tidak bisa digunakan dasar. Kami masih menunggu salinan resminyamya," urainya.

Denny, sapaan akrab Kasi Pidum menegaskan, calon tersangka itu sudah ada. Nama - namanya pun sudah dikantonginya. Sudah tiga alat bukti yang dikantonginya. Bukan hanya keterangan saksi saja, tapi juga surat dan bukti - bukti lainnya.

"Kemungkinan tersangka lebih dari satu, bisa lima atau enam. Kami hanya menunggu kerugian negara secara real yang dikeluarkan dalam lembar resmi. Kami juga pastikan kasus ini akan mengembang dan kami tegaskan Kejaksaan tidak akan tebang pilih," urainya.

Halaman
12
Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved