Tolak Raperda Miras DPRD Lamongan, Muhammadiyah dan MUI Rekomendasikan Gerakan Lamongan Bersyariah

DPRD Lamongan dikabarkan tengah menggodok Raperda Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Tolak Raperda Miras DPRD Lamongan, Muhammadiyah dan MUI Rekomendasikan Gerakan Lamongan Bersyariah
SURYA/HANIF MANSHURI
Massa PMII saat berdialog dan diterima Wakil Ketua DPRD Lamongan, Saim dan sejumlah anggota dewan dengan cara lesehan, Jumat (26/7/2019) Hanif Manshuri 

Maka menurut pandangan Muhammadiyah, produsen, pengedar, penjual Miras harus dihukum seberat - beratnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

(Polisi Gerebek Pesta Miras di Warung Jombang Malah Temukan Pil Double L, Dalangnya Remaja 17 Tahun)

Pada konteks ini, kata Shodikin, Muhammadiyah masih mempercayakan pada Pemkab dan DPRD Lamongan.

"Jika aspirasi Muhammadiyah tidak didengar, maka PD Muhammadiyah akan melakukan upaya lain dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar," tegasnya

Hal yang sama disampaikan KH Masnur Arif, Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lamongan, yakni menolak pengesahan terhadap Raperda tentang peredaran minuman beralkohol.

"Kami setuju dengan sikap dari bebeberapa elemen masyarakat yang menolak pengesahan Raperda tentang peredaran minuman beralkohol," terangnya.

Menurutnya dampak mudharat dari minuman beralkohol lebih besar daripada efek positifnya, seperti pengaruh buruk terhadap kesehatan jasmani dan rohani, kenakalan remaja, kriminalitas, gangguan kamtibmas dan ketahanan sosial.

"Selain itu, status hukum minuman berakohol sedikit maupun banyak hukumnya tetap haram," katanya.

Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil dan keuntungan dari perdagangan minuman berakhohol.

(3 Pria Asal Surabaya Mabuk Miras Cukrik hingga Setubuhi Remaja, Pelaku Ngaku Kebawa Nafsu)

"Minuman beralkohol termasuk jenis minuman yang memabukkan, dan setiap minuman yang memabukkan adalah Khomer. Berapapun kadar alkoholnya," katanya.

Ketua Bidang Fatwa MUI Lamongan ini juga menyikapi Raperda tersebut dengan merekomendasikan usulan terhadap pemerintah daerah Kabupaten Lamongan.

Halaman
123
Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Anugrah Fitra Nurani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved