Wakil Bupati Mojokerto Tinjau Pelayanan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintahan

- Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mustain, Kepala Dinas Kesehatan Didik Chusnul Yakin,

Wakil Bupati Mojokerto Tinjau Pelayanan Reformasi Birokrasi di Instansi Pemerintahan
istimewa
Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, sedang meninjau pelayanan di salah satu rumah sakit di Mojokerto, Selasa (30/7/2019) 

 TRIBUNJATIM.COM, MOJOKERTO - Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Mustain, Kepala Dinas Kesehatan Didik Chusnul Yakin, beserta jajaran perangkat terkait lainnya, meninjau evaluasi pelayanan reformasi birokrasi (RB) di 3 puskesmas. Yakni UPT Puskesmas Jatirejo, UPT Puskesmas Puri, dan UPT Puskesmas Bangsal, Selasa pagi (30/7/2019).

Tinjauan ini memastikan kesiapan penilaian zona integritas (ZI), menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada instansi pemerintahan. Seperti

“ZI adalah predikat yang diberikan Kemenpan-RB, bagi lembaga yang berhasil menjalankan dua hal yakni WBK dan WBBM. Tahun 2019, ada 10 lembaga di Kabupaten Mojokerto yang dinilai ZI nya. Alhamdulillah, 10 lembaga ini lolos administrasi untuk penilaian selanjutnya,” kata Mustain Selasa (30/7/2019).

Mustain menekankan pada seluruh lembaga instansi yang masuk penilaian seperti Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), RSUD R.A Basoeni, RSUD Prof. dr. Soekandar, UPT Puskesmas Jatirejo, UPT Puskesmas Bangsal, UPT Puskesmas Puri, Kecamatan Puri, dan Kecamatan Gedeg, agar mempersiapkan kelengkapan sarana dan prasarana, pelayanan, keramahtamahan, survey kepuasan masyarakat, serta inovasi-inovasi baru yang bermanfaat.

Wakil bupati Mojokerto, Pungkasiadi pada kesempatan ini menegaskan,WBK dan WBBM adalah komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Hasil Akhir Arema FC Vs Persib Bandung, Tampil Perkasa, Singo Edan Bantai Maung Bandung 5-1

Kebakaran di Gunung Arjuno Berpotensi Ganggu Habitat Satwa Liar

Cucu Wali Kota Surabaya Risma Gemas Saksikan Bayi Gajah Dumbo di KBS

Selain itu, kepuasan masyarakat harus ditanamkan sebagai hal yang wajib diraih. Sebab hal itu, adalah standard tertinggi dari sebuah pelayanan prima.

“Kalau kami kerja tanpa indikator, jelas susah. Tapi ini kan sudah ada. Tinggal komitmen saja (WBK dan WBBM). Terakhir, outcome datang dari masyarakat. Puas atau tidak, tercukupi atau belum. Saat ini kepuasan mereka adalah standard tertinggi bagi kita,” kata wabup kepada Tribunjatim.com.

“Kinerja kami ini diawasi oleh beberapa lembaga. Seperti ombudsman, saber pungli, BPK, KPK, kejaksaan, polisi, dll. Kami sudah punya menjalankan tugas sesuai tupoksi. Tinggal komitmen bersama. Ingat, kepuasan masyarakat ada di puncak tertinggi dari inti pelayanan. Jika semua sudah baik, tapi belum ada kepuasan masyarakat, hasilnya jadi tidak baik. Jadi semua harus diperhatikan,” pesan wabup. (Febrianto/Tribunjatim.com)

Penulis: Febrianto Ramadani
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved