Buruh Takut Pesangon Hilang, Disnakertrans Jatim Pastikan Tak Ada Revisi UU 13 Tahun 2013

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo memastikan tidak ada revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun

Buruh Takut Pesangon Hilang, Disnakertrans Jatim Pastikan Tak Ada Revisi UU 13 Tahun 2013
TRIBUNJATIM.COM/SOFYAN ARIF CANDRA SAKTI
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, Jumat (31/5/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo memastikan tidak ada revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Hal tersebut dipastikan Himawan setelah berkomunikasi dengan kementerian ketanagakerjaan yang juga menegaskan tidak ada niat untuk merevisi undang-undang tersebut.

"Kami secara resmi sudah mengirim surat pada menteri minta penjelasan tentang apakah benar ada revisi itu, dan siapa inisiasinya. Kemudian yang kedua kalau iya atau apakah sudah masuk dalam prolegnas, ternyata tidak ada semuanya," ujar Himawan, Jumat (2/8/2019).

Untuk itu, Himawan berharap serikat buruh membantu menyosialisasikannya kepada anggota atas tidak adanya revisi di UU 13 tahun 2013 tersebut.

Namun begitu, Himawan mengaku tetap menjaring aspirasi dari buruh dan pengusaha. Dewan pengupahan Jawa Timur telah diminta segera membentuk tim yang terdiri dari serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah (tri partied).

"Sehuhungan itu kemarin kami sudah ketemu dengan tim pengupahan tri partied. Kami meminta dibentuk tim Jatim. Mengenai apa-apa tentang keberatan terhadap visi (dalam UU 13 tahun 2013). Apa-apa yang kurang," ungkapnya kepada Tribunjatim.com.

Dengan begitu, jika sewaktu-waktu diminta kementerian masukan, dapat langsung mengirimnya ke pemerintah pusat.

Sebelumnya, serikat bersama, Pekerja - buruh (Sekber) Kabupaten Gresik menggelar unjuk rasa ke kantor Pemerintah Kabupaten Gresik. Mereka menolak rencana revisi Undang-undang ketenagakerjaan, sebab diduga ada penghapusan pasal yang bisa merugikan kaum buruh.

Anggota Koordinator Sekber Kabupaten Gresik Ali Muhsin mengatakan, unjuk rasa tersebut untuk meminta kepada Pemkab Gresik melayangkan penolakan terhadap rencana revisi Undang-undang nomor 13 Tahun 2005 tentang ketenagakerjaan yang dinilai merugikan pekerja.

Gempa 7,4 SR di Banten Berpotensi Tsunami, Warga di Trenggalek Rasakan Getaran

Gempa Guncang Banten dan Sekitarnya, BMKG Sebut Berpotensi Tsunami

Persebaya Vs Persipura Jayapura, Irfan Jaya Cetak Gol, Bajul Ijo Unggul Sementara 1-0

"Kita unjuk rasa ini untuk meminta kepada Pemkab Gresik agar melayangkan surat kepada pemerintah pusat tentang penolakan revisi terhadap Undang-undang nomor 13 Tahun 2003, yang isinya menghapus pesangon bagi pekerja yang putus hubungan kerja (PHK) maupun yang pensiun," kata Ali, Rabu (17/7/2019).

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved