KPU Jatim Akui Sedang Konsultasi ke KPK, Terkait Rencana Penundaan Pelantikan Supriyono

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung telah berkonsultasi ke KPU Jawa Timur dan KPU RI, terkait status tersangka Supriyono.

Penulis: David Yohanes | Editor: Yoni Iskandar
SURYA/BOBBY CONSTANTINE KOLOWAY
Jajaran Komisioner KPU Jatim akan mendampingi KPU RI untuk melantik komisioner KPU di 36 kabupaten/kota se-Jawa Timur, Kamis (13/6/2019) di Surabaya. 

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung telah berkonsultasi ke KPU Jawa Timur dan KPU RI, terkait status tersangka Supriyono.

Supriyono adalah Ketua DPRD Tulungagung sekaligus Caleg terpilih dan sudah ditetapkan, yang berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jatim, Muhammad Arbayanto membenarkan, pihaknya menerima konsultasi dari KPU Tulungagung.

Bahkan konsultasi ini sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Materi yang dikonsultasikan KPU Tulungagung adalah, Peraturan KPU (PKPU) nomor 5 tahun 2019, pasal 33 ayat 4.

Ayat itu berbunyi, “Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada gubernur melalui bupati/wali kota sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

"Kami bersikap hati-hati, karena ini menyangkut hak konstitusional seseorang. Jangan sampai kami melakukan tindakan yang mengarah pada lepasnya hak konstitusional seseorang," ujar Arbayanto kepada Tribunjatim.com.

Untuk memastikan status tersangka Supriyono, lanjut Arbayanto, pihaknya perlu dokumen pendukung dari KPK.

Setidaknya ada dokumen formal dari KPK, yang membuktikan status itu.

7 Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal PT DPS Tak Penuhi Panggilan Kejati Jatim, Penyidikan Ditunda

Berstatus Tersangka KPK, KPU Tulungagung Usulkan Penundaan Pelantikan Mantan Ketua DPRD Tulungagung

Namun KPK memberi jawabab, bahwa keputusan pemberian tersangka kepada seseorang bersifat prudential (hati-hati).

KPK tidak mungkin membocorkan surat perintah penyidikan.

Untuk mendapatkan bukti formal itu, KPU masih menungu izin dari lima komisioner KPK.

Namun KPU Jatim juga meminta KPU Tulungagung melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak, seperti Parpol dan kelembagaan dewan, yang bisa memberikan informasi secara formal.

"Ada kewajiban yang harus kami lakukan dan itu berkonsekuensi hukum. Namun sisi lain ada hak konstitusi," sambung Arbayanto kepada Tribunjatim.com.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved