Diakui Jadi Surat Ijo, Warga Jakarta Gugat Kantor Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Surabaya

Warga Jakarta, Florencia Irena gugat Kantor Dinas Pengelolaan Tanah & Bangunan Kota Surabaya.

Diakui Jadi Surat Ijo, Warga Jakarta Gugat Kantor Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Surabaya
Tribunjatim/kukuh kurniawan
Suasana persidangan PTUN antara warga Jakarta menggugat Kantor Dinas Pengelolaan Tanah & Bangunan Kota Surabaya, Selasa (13/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Warga Jakarta, Florencia Irena gugat Kantor Dinas Pengelolaan Tanah & Bangunan Kota Surabaya.

Gugatan dilayangkan karena Hak Guna Bangunan (HGB) yang masih berlaku tiba tiba diakui sebagai Surat Ijo (masuk dalam aset Pemkot Surabaya)

Persidangan gugatan sendiri dilakukan di Kantor Pengadilan PTUN Surabaya. Dan telah memasuki tahapan menghadirkan saksi majelis hakim yaitu dari BPN Surabaya I.

Kuasa hukum Florencia Irena, Patricius Elfrans Agung mengatakan HGB dari pihak kliennya masih berlaku cukup lama.

"HGB klien saya yaitu dengan nomor 294 seluas 108 m2 yang terletak di Kelurahan Ngagel memiliki masa berlaku hingga 15 Januari 2036. Sehingga tentu saja klien saya kaget ketika mendengar bahwa HGB nya masuk dalam areal Surat Ijo (aset Pemkot Surabaya)," ujarnya kepada TribunJatim.com, Selasa (13/8/2019).

Ia mengatakan, kliennya mengetahui masalah tersebut setelah HGB dijaminkan ke Bank Panin lalu kemudian dialihkan ke Bank CIMB Niaga pada Maret 2018.

Hasil Pileg Tulungagung, Nasdem Paling Moncer Tambah 3 Kursi, Hanura Berkurang Paling Banyak

"Saat proses pengalihan tersebut dan pihak notaris dari Bank CIMB Niaga melakukan pemeriksaan terhadap HGB klien di BPN Surabaya I, tiba tiba BPN Surabaya I mengirim surat kepada notaris pihak bank yang pada intinya menolak proses pengecekan karena masuk dalam areal Surat Ijo. Padahal saat proses penghapusan atau Roya Hak Tanggungan atas Bank Panin dapat dilakukan dengan lancar, bahkan ketika diajukan permohonan pengecekan," terangnya kepada Tribunjatim.com.

Akhirnya, pihak kuasa hukum langsung melayangkan surat kepada Dinas Pengelolaan Tanah & Bangunan Kota Surabaya. Namun jawaban yang diperoleh tidak memuaskan.

"Sehingga kita putuskan untuk melakukan gugatan ke PTUN Surabaya. Untuk melakukan pembatalan surat dari Kepala Dinas Pengelolaan Tanah & Bangunan Kota Surabaya yang menyatakan bahwa tanah HGB klien masuk dalam surat ijo," bebernya.

Di dalam persidangan yang digelar pada Selasa (13/8/2019) tersebut, saksi dari majelis hakim ternyata tidak dapat hadir dalam persidangan. Sehingga sidang akhirnya ditunda hingga minggu depan.

Meski begitu, pihak kuasa hukum penggugat memberikan dua bukti baru kepada majelis hakim. Yaitu keterangan surat tugas saksi ahli yang tidak ada dan bukti roya atas nama Bank Panin.

"Kita mengajukan dua bukti tambahan agar hakim bisa memperoleh pandangan secara obyektif. Karena dalam persidangan selama ini, tergugat hanya membuktikan HGB klien masuk ke dalam surat ijo dengan menggunakan peta bidang survei dan laporan hasil survei. Sementara untuk dasar hukum penetapannya tidak bisa," jelasnya kepada Tribunjatim.com.

Sementara itu, TribunJatim.com berusaha mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak tergugat. Namun sayangnya, baik pengacara maupun perwakilan dari Dinas Pengelolaan Tanah & Bangunan Kota Surabaya tidak mau berkomentar.

Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved