Terkait Usulan Penundaan Pelantikan Supriyono oleh KPU Tulungagung, PDI Patuh Pada Aturan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung dalam proses mengajukan penundaan pelantikan Supriyono.

Terkait Usulan Penundaan Pelantikan Supriyono oleh KPU Tulungagung, PDI Patuh Pada Aturan
SURYA/DAVID YOHANES
Komisioner KPU Tulungagung memimpin rapat pleno terbuka, penetapan kursi parpol, dan penetapan nama Caleg terpilih. 

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung dalam proses mengajukan penundaan pelantikan Supriyono.

Supriyono adalah Ketua DPRD Tulungagung yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung in kembali ditetapkan sebagai Caleg terpilih, dan tinggal menunggu waktu dilantik menjadi anggota DPRD Tulungagung.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Tulungagung, Sodik Purnomo mengatakan, partainya rugi jika Supriyono ditunda pelantikannya.

"Artinya nanti kursi kami berkurang satu, karena satu orang tidak ikut dilantik," ujar Sodik, saat dihubungi Selasa (13/8/2019) sore.

Namun Sodik menegaskan, partainya akan patuh pada aturan.

Berstatus Tersangka KPK, KPU Tulungagung Usulkan Penundaan Pelantikan Mantan Ketua DPRD Tulungagung

KPU Tulungagung Tetapkan 50 Caleg Terpilih yang Bakal Jadi Anggota DPRD, Ini Nama-nama Mereka

Dokter Dian Beri Layanan Kesehatan Murah di Malang dan Rela Dibayar Sayuran, Dinkes Jatim Apresiasi

Pihaknya akan mempelajari, bagaimana mekanisme penundaan itu dan dasar yang dipakai.

"Kalau pun ada satu yang ditunda, kami akan tunduk pada aturan yang berlaku," tegasnya
kepada Tribunjatim.com.

Lebih jauh Sodik mengungkapkan, jika pun dilakukan penundaan pelantikan kepada Supriyono, PDI Perjuangan tetap akan memegang kursi pimpinan dewan.

"Saya kira untuk pimpinan DPRD tetap dipegang PDI Perjuangan," ujar Sodik
kepada Tribunjatim.com.

Sebelumnya KPU Tulungagung berkonsultasi ke KPU Jatim, KPU RI hingga ke KPK.

Materi yang dikonsultasikan KPU Tulungagung adalah, Peraturan KPU (PKPU) nomor 5 tahun 2019, pasal 33 ayat 4.

Ayat itu berbunyi, “Dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan disertai dokumen pendukung kepada gubernur melalui bupati/wali kota sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

KPU Tulungagung wajib menjalankan PKPU ini. (David Yohanes/Tribunjatim.com)

Penulis: David Yohanes
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved