Ingin Selenggarakan Survey Penilaian Integritas, Pemkab Lamongan Gandeng Badan Pusat Statistik

Inspektorat Lamongan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan Survey Penilaian Integritas (SPI).

Ingin Selenggarakan Survey Penilaian Integritas, Pemkab Lamongan Gandeng Badan Pusat Statistik
SURYA.CO.ID/HANIF MANSHURI
Kepala BPS Lamongan Ellyn Tambarnita Brahmana menandatangani kerjasama yang disaksikan Bupati Fadeli untuk kepentingan survey penilaian integritas, Rabu (14/8/2019) 

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Inspektorat Lamongan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan Survey Penilaian Integritas (SPI).

Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait itu dilakukan di Guest House Pemkab Lamongan, Rabu (14/8/2019).

Ini dilakukan karena mulai tahun ini SPI yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dinilai melalui BPS.

Tunggui Anak Sekolah di PAUD, Emak-emak Lamongan Bangun Rumah Adat dari Daun Pandan

Kepala BPS Lamongan Ellyn Tambarnita Brahmana usai menandatangani kerjasama yang disaksikan Bupati Fadeli tersebut tidak mengungkapkan materi apa saja yang akan ditanyakan dalam survey.

“Hal-hal apa yang akan ditanyakan masih bersifat rahasia,” ujar Ellyn Tambarnita Brahmana.

Menurutnya, integritas adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Sehingga tidak perlu dipersiapkan ketika ada survey.

Dia menjelaskan terdapat enam lokus SPI. Yakni dinas yang membidangi perhubungan, kesehatan, insfratsruktur, pengelolaan keuangan, pendapatan daerah, dan pengadaan barang dan jasa.

“Sementara penilaiannya akan mulai kami lakukan pada September mendatang,” katanya menambahkan.

Tahun 2020 Lamongan Targetkan Zero Stunting, Ini Aksi Yang Dilakukannya

Sedangkan Bupati Fadeli mengungkapkan pada tahun ini akan ada 10 kecamatan, 10 puskesmas serta 4 organisasi perangkat daerah (OPD) pelayanan yang dicanangkan sebagai zona integritas.

 “Agar para camat, Kepala Puskesmas dan seluruh Kepala OPD pelayanan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Kepala BPS. Dan Kepala BPS agar memberikan rambu-rambu kepada OPD yang akan dinilai SPI-nya,” kata Fadeli.

Di bidang upaya pencegahan korupsi, Kabupaten Lamongan adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK di 2018, Lamongan menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang masuk rangking 4 besar.

Di sisi lain, mulai tahun ajaran 2019/2020, kurikulum untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Lamongan akan ditambah dengan pendidikan anti korupsi. Pembelajaran pendidikan anti korupsi tersebut dimasukkan sebagai insersi implementasi dalam mata pelajaran di SD dan SMP.

(Hanif Manshuri)

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved