Lewat PMGT, Serikat Petani Garam Madura Berharap Pemerintah Pusat Perhatikan Harga Garam yang Anjlok

Serikat petani garam se-Madura melalui Perhimpunan Masyarakat Petani Garam Tradisional (PMPGT) mendesak pemerintah pusat agar ikut turun tangan

Lewat PMGT, Serikat Petani Garam Madura Berharap Pemerintah Pusat Perhatikan Harga Garam yang Anjlok
TRIBUNJATIM.COM/FIKRI FIRMANSYAH
(empat dari kanan) Agus Sumantri selaku Ketua PMPGT ketika memberikan informasi permasalahan petani garam madura di Acara Dialog Interaktif "Upaya Pemerintah Menstabilkan Harga Garam Konsumsi Jatim", Kamis (22/8/2019) di Camboja Bistro Surabaya. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Serikat petani garam se-Madura melalui Perhimpunan Masyarakat Petani Garam Tradisional (PMPGT) mendesak pemerintah pusat agar ikut turun tangan atas anjloknya harga garam di tingkat petani di tengah gempuran garam impor.

Dalam acara dialog interaktif  bertajuk 'Upaya Pemerintah Menstabilkan Harga Garam Konsumsi Jatim', Agus Sumantri selaku Ketua PMPGT mengatakan, selain menurunnya harga pada tingkat petani, para pelaku usaha garam tradisional juga mengeluhkan minimnya akses permodalan dari pemerintah pusat.

Pemkab Kembangkan Wisata Lewat Visit Sumenep, Warga Nilai Festival Garam Menari di Atas Nestapa?

Padahal, lanjut Agus, untuk menghasilkan garam berkualitas dibutuhkan infrastruktur yang memadai.

"Sementara, produksi garam impor dikelola dengan tekhnologi canggih. Sehingga kualitasnya bagus dan hasil produksinya berlimpah," katanya saat menjadi pembicara acara, Kamis (22/8/2019).

Memang kualitas garam impor lebih bagus, akan tetapi pemerintah tidak serta merta menyalahkan petani garam lokal. Karena persoalan sumber daya manusia adalah tanggung jawab pemerintah.

Dalam Dialog Interaktif itu Agus berharap, agar pemerintah pusat memberikan solusi ditengah anjloknya harga garam tradisional khususnya di Kepulauan Madura.

Harga Garam Terpuruk, Puluhan Ribu Ton Garam Rakyat Hasil Panen Petani di Kalianget Sumenep Mangkrak

Agus Juga mengatakan, bahwa impor garam bukan satu-satunya solusi mengatasi kebutuhan garam dalam negeri.

Bila pemerintah serius memberikan permodalan dan pendampingan dalam pemembangunan infrastruktur bagi petani garam, maka persoalan garam akan selesai.

“Pemerintah jangan hanya memberikan pelatihan dan edukasi kepada petani garam yang ada dibawah binaan BUMN garam. Karena masyarakat juga memiliki hak yang sama, yakni menginginkan meningkatan kualitas dan produksi garamnya,”tegas Agus.

Penulis: Fikri Firmansyah
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved