Pemkab Sidoarjo Keruk Sampah Sungai Gedangan Sidoarjo, Turunkan Satu Excavator dan Dump Truk

Pemkab Sidoarjo melalui DPUBMSDA dan DLHK keruk sampah di aliran sungai Gedangan yang menuju ke arah Sedati, Kamis (22/8/2019).

Pemkab Sidoarjo Keruk Sampah Sungai Gedangan Sidoarjo, Turunkan Satu Excavator dan Dump Truk
TRIBUNJATIM.COM/KUKUH KURNIAWAN
Pengerukan sampah oleh DPUBMSDA dan DLHK terhadap aliran sungai Gedangan menuju ke Sedati, Kamis (22/8/2019) 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) keruk sampah di aliran sungai Gedangan yang menuju ke arah Sedati, Kamis (22/8/2019).

Pengerukan tersebut dilakukan karena banyaknya sampah yang menumpuk di sepanjang aliran sungai. Yang menimbulkan keluhan bagi warga sekitar karena aroma tak sedap dari sampah.

Kabid Irigasi dan Pematusan Pemkab Sidoarjo, Bambang Tjatur Miarso mengatakan setelah pihaknya menurunkan alat berat untuk proses pengerukan tersebut.

"Kita kirim 1 alat berat eskavator berukuran mini dan 4 dump truk dari DPUBMSDA. Ditambah dari DLHK mengirim 2 dump truk," ujarnya kepada TribunJatim.com.

Peduli Kelestarian Ligkungan Hidup, Favehotel Sidoarjo Ganti Sedotan Plastik dengan Bahan Ini

Usman Ditunjuk Jadi Ketua DPRD Sidoarjo Gantikan Sullamul Hadi Sementara

Ia menjelaskan seringnya penumpukan sampah di sungai Gedangan sampai ke arah timur Sedati memerlukan perhatian bersama, bukan hanya pemerintah daerah saja.

"Semua harus menjadi kontrol bersama untuk saling mengingatkan. Supaya tidak akan ada lagi warga yang membuang sampahnya di sungai," tambahnya.

Ia mengaku hampir tiap hari Dinas PUBMSDA mendapat laporan dari masyarakat terkait persoalan sampah ini. Dan laporan masyarakat tersebut mulai dari media sosial hingga melalui pengaduan yang dikelola Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo.

"Setiap laporan dari masyarakat akan kita respon secepat mungkin, meski personil kita terbatas. Jadi mohon kesadaran kita bersama bahwa persoalan sampah butuh kerjasama antara pemda dan warga," jelasnya.

Sementara itu, menurut warga sekitar, Wibowo mengungkapkan kurang masksimalnya penindakan dari Polisi Sampahpenyebab masih rendahnya kesadaran akan kebersihan sungai.

"Perlu diperluas lagi penegakan dari Polisi Sampah yang dulu pernah di bentuk oleh DLHK. Bila aturan ini ditegakkan maka mereka yang punya kebiasaan buang sampah sembarangan akan berpikir ulang jika membuang sampahnya di sungai. Apalagi Perda nya pun juga sudah ada," bebernya.

Dalam Perda No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Perda No. 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Telah dijelaskan bahwa Petugas Pengendalian, Pengawasan, Kebersihan, Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan (K3) atau yang disebut Polisi Sampah bertugas menindak warga yang melanggar perda tersebut.

"Di dalam pasal tersebut juga jelas hukuman membuang sampahnya. Yaitu Pasal 63 dalam Perda No. 6 Tahun 2012 tentang
ketentuan pidana dengan kurungan paling lama 3 bulan dan denda Rp. 50 juta," tandas Wibowo yang sudah lama gerah melihat persoalan sampah yang tak kunjung selesai.

Penulis: Kukuh Kurniawan
Editor: Melia Luthfi Husnika
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved