Demo Mahasiswa Nilai Wakil Rakyat Tak Serap Aspirasi, Begini Jawaban Ketua DPRD Tuban

Demo Mahasiswa Nilai Wakil Rakyat Tak Serap Aspirasi, Begini Jawaban Ketua DPRD Tuban.

Penulis: M Sudarsono | Editor: Sudarma Adi
SURYA/M SUDARSONO
Ketua DPRD Tuban Miyadi menemui sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa, Sabtu (24/8/2019) 

Demo Mahasiswa Nilai Wakil Rakyat Tak Serap Aspirasi, Begini Jawaban Ketua DPRD Tuban

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Ketua DPRD Tuban Miyadi menemui sejumlah mahasiswa yang berunjuk rasa di gedung setempat saat dia akan dilantik kembali sebagai wakil rakyat, Sabtu (24/8/2019).

Saat menemui mahasiswa dari PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban, Miyadi menjawab baik atas kritikan para demonstran tersebut.

Konflik Klenteng Kwan Sing Bio Tuban, Ketua Umum: Pendataan KTA Umat Sudah 100 Persen

Jalin Keakraban Lewat Lomba Voli & Makan Kerupuk, Pelajar Papua Kalahkan Polwan Polres Tuban

Kapolres Tuban Jamin Keamanan Pelajar Papua di Tuban Aman

Dia menerima kritik atas apa yang disuarakan pengunjuk rasa, bahkan dia juga mendukung atas apa yang dilakukan mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah.

"Tentu saya menerima atas kritik dari mahasiswa yang menyampaikan sejumlah poin," Katanya saat menemui demonstran.

Miyadi juga menerima sejumlah rekomendasi yang dibawa oleh para mahasiswa tersebut.

Disinggung mengenai mahasiswa yang minta dilibatkan dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pria yang juga sebagai Sekretaris DPC PKB Tuban itu menjawab semua ada prosesnya.

Jadi mengenai ini, nanti akan diusulkan ke eksekutif dulu, karena ini juga melibatkan Pemerintah Kabupaten.

"Usulan mengenai mahasiswa yang minta dilibatkan pada RPJMD akan disampaikan ke eksekutif dulu," Ujarnya.

Sebelumnya, Korlap Aksi, Ahmad Kurniawan mengatakan, selama 2019 hingga 2024 wakil rakyat tidak menyerap aspirasi dengan baik.

Sehingga hasilnya pun dalam bentuk sinergitas dengan Pemkab tidak berjalan baik. 

Hal itu dapat dilihat dari indeks kemiskinan yang masih tinggi. Data dari BPS, Kabupaten Tuban termiskin ke lima di Jawa Timur dengan prosentase 16.87 persen. 

Data itu tentu masih jauh di atas angka rata-rata kemiskinan di Jatim yakni 11.77 persen. 

"Selain kemiskinan, ada juga biaya Pendidikan masih mahal dan konflik agraria tak kunjung selesai. Terutama yang melibatkan perusahaan negara. Saya kira kinerja dewan tidak maksimal selama periode lima tahun lalu," Pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved