Ratih Retnowati Tetap Dilantik Meski Berstatus Tersangka, Demokrat : Kami Tunggu Putusan Hukum

Ratih Retnowati Tetap Dilantik Meski Berstatus Tersangka, Demokrat : Kami Tunggu Putusan Hukum.

Ratih Retnowati Tetap Dilantik Meski Berstatus Tersangka, Demokrat : Kami Tunggu Putusan Hukum
SURYA/NURAINI FAIQ
Ratih Retnowati (baju biru) menghilang saat dilantik di DPRD 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Demokrat masih menunggu keputusan hukum tetap atas kasus yang melilit politisi Demokrat Ratih Retnowati.

Sebab, hal itu akan menentukan nasib Ratih di DPRD Surabaya.

Sebagaimana diketahui, politisi Demokrat, Ratih Retnowati kini menyandang status tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana hibah Jasmas Pemkot Surabaya tahun 2016.

Kejari Tanjung Perak Sebut Tak Menangkap Ratih Saat Pelantikan DPRD Kota Surabaya, Ini Alasannya

Sah, DPRD Kota Surabaya Dilantik Hari Ini, Berikut Perolehan Kursi Tiap Parpol, PDIP Paling Banyak

Status itu diberikan, lantaran dirinya tercatat beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik Pidsus Kejari Tanjung Perak.

Saat ini, Ratih kembali terpilih menjadi anggota DPRD Surabaya, dan telah resmi dilantik, Sabtu (24/8/2019).

Bappilu DPC Partai Demokrat Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan, dengan dilantiknya Ratih, berarti telah resmi Ratih kembali menjabat sebagai anggota DPRD Surabaya.

"Tadi saya mendengar namanya juga dibacakan dalam SK penetapan anggota dewan terpilih yang ditandatangai oleh Gubenur jadi Bu Ratih juga sah terpilih dilantik sebagai anggota dewan," katanya saat ditemui usai pelantikan.

Herlina melanjutkan, ia tak memungkiri kasus yang kini menjerat Ratih Retnowati itu juga sedikit banyak akan berpengaruh pada nasib Ratih di DPRD Surabaya.

Namun, untuk saat ini, pihaknya mengaku masih akan menunggu keputusan hukum yang bersifat tetap dalam kasus dugaan penyelewengan dana hibah Jasmas, yang juga menyeret nama Ratih.

"Kami masih menghargai proses hukum. Itu masih berjalan," ujarnya.

"Saya kira ini masih jauh dari arah penggantian anggota dan sebagainya," lanjutnya.

Terkait bantuan hukum dari Partai Demokrat, Herlina mengaku pihak DPC Partai Demokrat Surabaya masih berkoordinasi dengan DPD Demokrat Jatim.

Selain itu, juga akan dikonsultasikan dengan Ratih, tentang perlu tidaknya bantuan hukum atas Ratih yang tak lain adalah mantan Ketua DPC Partai Demokrat Surabaya.

"Semua dalam proses dikoordinasikan dan juga akan dikonsultasikan kepada Bu Ratih. Sejauh ini Bu Ratih punya kuasa hukum sendiri," tutupnya.

Penulis: Yusron Naufal Putra
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved